Antara Komunis atau Majikan

DALAM konferensi Masyumi tahun 1947, muncul diskusi mengenai pengaruh ajaran Islam dalam gerakan perburuhan di Indonesia. Konferensi itu pun memutuskan untuk membuat konferensi khusus mempelajari persoalan tersebut dengan melibatkan para ulama dan tokoh serikat buruh.

Konferensi khusus itu dihelat setahun kemudian. Setelah mendiskusikannya, konferensi menyimpulkan tak ada ketentuan dalam Al-Qur’an yang membahas masalah perburuhan. Tetapi terdapat beberapa indikasi dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan tradisi Nabi Muhammad Saw. yang memberi jalan dalam memecahkan masalah kaum pekerja. Sehingga tak ada salahnya jika Masyumi mendirikan serikat buruh.

“Kesimpulan konferensi itu adalah kebutuhan dan masalah kaum buruh muslim mesti dibereskan dengan suatu pendekatan manusiawi,” tulis Iskandar Tedjasukmana dalam Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia.

Maka, pada 27 November 1948, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) resmi berdiri dan menjadi anggota khusus Masyumi. Mohammad Daljono, mantan anggota Partai Buruh Indonesia yang berhaluan kiri dan radikal, menjadi ketua umumnya.

“SBII bukanlah serikat buruh vertikal berdasarkan industri maupun horizontal berbasis keahlian. Sebaliknya, ia terbuka untuk semua buruh muslim, tak peduli di industri mana mereka bekerja atau perusahaan apa yang mempekerjakan mereka,” tulis Colin Brown dalam “The Politics of Trade Union Formation in the Java Sugar Industry, 1945–1949”, dimuat di Modern Asian Studies, Februari 1994.

Mula-mula SBII merupakan bagian dari Masyumi. Ia kemudian menjadi organisasi tersendiri, kendati statusnya masih merupakan anak organisasi Masyumi.

Aktivitas SBII

Dalam biografinya Karang di Tengah Gelombang karya Soebagijo IN, Jusuf Wibisono yang kelak menjabat ketua umum SBII mengatakan tugas utama SBII adalah menandingi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), onderbouw PKI yang punya kedudukan cukup kuat. Tak heran jika metode kerja SBII bertolak belakang dengan SOBSI.

SBII menyerukan kepada kaum buruh agar berpegang teguh pada persatuan dan bukan permusuhan dengan majikan. Pengurus besar SBII juga mengupayakan pemberian bantuan berupa uang maupun kebutuhan lainnya. Mereka berharap terjalin keharmonisan di setiap pusat buruh.

“SBII menolak teori perjuangan kelas dan berpihak pada kerja sama dengan manajemen dalam mencari jalan-jalan untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja,” tulis Iskandar.

Menyadari keberhasilan kaum komunis berkat kegiatan pendidikan SOBSI selama bertahun-tahun, SBII memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, politik, dan keagamaan anggotanya. Para pemimpin Masyumi seperti Jusuf Wibisono, Natsir, dan Sjafruddin Prawiranegara kerap mengisi pelatihan. Menurut Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral, tujuan utamanya membentuk kader yang mampu menangkal serikat-serikat buruh komunis baik di perusahaan maupun pabrik.

SOBSI menuduh SBII sebagai organisasi buruh yang anti mogok dan cenderung membela majikan.

SBII juga berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh dengan pelayanan sosial seperti pendirian poliklinik di Jakarta. “Apa yang diusahakan oleh SBII ini menunjukkan pembaruan dalam berpikir untuk kesejahteraan buruh,” tulis Hikmah, 12 Januari 1952. “Apalagi oleh SBII sendiri sejak lama telah berjalan pula tabungan buruh yang menolong buruh jika ditimpa kesengsaraan atau kesulitan.”

Menurut Puji Suwasono dalam “Sarekat Buruh Islam Indonesia 1947–1960”, skripsi di Universitas Indonesia, di bawah Daljono, SBII lebih terfokus pada pembenahan organisasi. Namun, bukan berarti SBII meninggalkan fungsi utamanya sebagai alat perjuangan buruh. Misalnya, pada Oktober 1951, SBII Kring Super Motor Jakarta melakukan aksi mogok untuk menuntut premi beras dan libur tahunan. Pada tahun yang sama, Kring Kapal Willems Nugs melakukan mogok untuk menuntut tunjangan lebaran.

Langkah kontroversial ditempuh SBII ketika menyetujui Peraturan Pemerintah No. 1/1951 mengenai larangan pemogokan pada perusahaan-perusahaan vital. Keputusan SBII mendapat kecaman dari SOBSI yang menuduh SBII, “sebagai organisasi buruh yang anti mogok dan cenderung membela majikan,” tulis Puji.

Perpecahan dan Kolaborasi

Dalam Kongres VI di Surabaya, Desember 1953, Daljono mengusulkan agar SBII memisahkan diri dari Masyumi dan berfusi dengan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) milik Nahdlatul Ulama dan Gabungan Organisasi Buruh Serikat Islam Indonesia (GOBSI) dari Partai Syarikat Islam Indonesia agar menjadi serikat buruh Islam yang kuat dan besar untuk menghadapi SOBSI.

Jusuf Wibisono tak setuju karena fusi sulit dilakukan. Masing-masing serikat buruh merupakan anak organisasi partai yang punya konsepsi dan strategi politik yang berbeda. Karena usulannya tak disetujui kongres, seusai janjinya, Daljono menanggalkan jabatannya. Jusuf Wibisono menggantikannya sebagai ketua umum SBII dari 1953 sampai 1966.

Di bawah Jusuf Wibisono, SBII mengeluarkan sejumlah resolusi yang menuntut perbaikan nasib buruh. SBII terkadang melakukan aksi pemogokan buruh. Namun, dibandingkan SOBSI, jumlah anggota SBII tidaklah seberapa. Pada 1954, ketika SOBSI beranggota sekira 2,5 juta, SBII hanya 275.000 anggota. Anggota SBII kemudian tak beranjak naik. Ini bisa dipahami karena SBII kurang memberi perhatian pada isu perburuhan, namun lebih berkonsentrasi pada masalah keagamaan. SBII kian mengecil ketika, akibat perbedaan pendapat dalam pemilihan ketua umum SBII, beberapa anggota membentuk Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM) pada 1957.

SBII juga mendapat tekanan dari militer. Di Sumatra Barat dan Yogyakarta, banyak anggota SBII yang ditangkap karena dituduh terlibat dalam PRRI/Permesta. “Namun keadaan itu berkurang drastis menjelang akhir tahun 1960-an, mungkin disebabkan oleh masuknya SBII ke dalam Front Nasional yang dibentuk oleh Presiden Sukarno,” tulis Puji.

Ketika muncul desas-desus pembubaran Masyumi, dalam muktamar di Semarang pada Januari 1960, SBII memutuskan keluar dari Masyumi. SBII kemudian mengganti nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo) dan menyatakan diri independen dan nonpartai. Pergantian nama ini untuk menghargai kembalinya KBIM ke tubuh SBII.

Gasbiindo masih bersikap antikomunis. Pada 1962, Gasbiindo mendirikan Serikat Buruh dan Tambang (Serbumit) untuk menandingi Persatuan Buruh Minyak (Perbum), onderbouw PKI. Gasbiindo juga menjadi mitra Badan Kerjasama Buruh-Militer (BKS-BuMil) yang dibikin Angkatan Darat. “Apa yang dilakukan oleh BKS-BuMil-Gasbiindo adalah mengontrol dan menghancurkan serikat-serikat buruh yang berpolitik,” tulis Soegiri DS dan Edi Cahyono dalam Gerakan Serikat Buruh.

Gasbiindo kelak bergabung dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI), yang kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).*

Majalah Historia No. 16 Tahun II 2013