Dari Mosi Sampai Aksi

BARISAN Tani Indonesia (BTI), organisasi yang didirikan anggota bawah tanah kelompok Sjahrir melalui kongres petani di Yogyakarta pada 22–25 November 1945, menghadapi ujian kesolidan. Muncul rencana fusi BTI dengan Rukun Tani Indonesia (RTI), organisasi bentukan orang komunis, pada 1953.

M. Tauchid, seorang pendiri BTI, menentang rencana fusi tersebut. Perbedaan azas, tujuan, dan politik agraria jadi alasannya. Tak seperti RTI, BTI masih mengakui hak milik atas tanah. Tauchid usul adanya masa peralihan. Sejumlah cabang BTI, terutama di Jawa Barat, berpendapat serupa. Tapi Kongres BTI di Gedung Sarekat Buruh Kereta Api di Manggarai, Jakarta, menyepakati fusi dan mempertahankan nama BTI yang kemudian identik dengan PKI. 

Tauchid menghimpun perwakilan cabang-cabang BTI penentang fusi. Mereka sepakat keluar dari BTI dan mendirikan organisasi baru, Gerakan Tani Indonesia (GTI), di Bogor pada 17 September 1953. Tauchid terpilih sebagai ketuanya. 

Kendati dalam struktur PSI mengurusi bidang pertanian (bersama Soemartojo), Tauchid menolak GTI menjadi onderbouw PSI. “Sistem onderbouw hanya jadikan rakyat tani seperti serdadu yang hanya boleh bergerak menurut komando atasnya,” tulisnya dalam Suara Sosialis, 12 Februari 1954. Dia lebih menganjurkan anggota GTI bergabung ke PSI. Tujuannya agar anggota GTI bisa menentukan arah perjalanan PSI, bukan sebaliknya. 

Berkiprah

Di parlemen, GTI mengkritik politik pembelian beras pemerintah yang tak seimbang dengan kebutuhan petani. Sebagai wakil PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Tauchid mengajukan mosi perubahan pembelian beras selama kurun 1954–1955. Semua wakil PSI di DPRS membantunya. Tapi mereka kalah suara. Mayoritas parlemen menolak Mosi Tauchid. 

GTI tak patah arah. Mereka memberi kursus dan pelatihan untuk para petani di Medan, Lampung, Jawa Barat, dan Bali. Kursus berlangsung 15 hari. Materi kursus menambah kesadaran politik dan pengetahuan praktis orang tani, seperti ilmu kemasyarakatan, agraria, azas dan tujuan GTI, serta organisasi dan pemerintahan desa. 

Sistem ijon dan lintah darat jadi musuh lain orang tani. GTI menghantam dengan koperasi dan bank tani. Mereka mendirikannya di Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Barat. Tanpa bantuan pemerintah. “Tuntutan GTI untuk adanya Bank Tani dengan tenaga ditolaknya,” tulis M. Tauchid, termuat di Suara Sosialis, 12 Februari 1956. 

Sistem onderbouw hanya jadikan rakyat tani seperti serdadu yang hanya boleh bergerak menurut komando atasnya.

Aksi Sepihak

GTI bisa juga bersikap agresif terkait pemanfaatan lahan tak produktif menahun. Bagi GTI, orang tani berhak menggarap lahan mangkrak demi produktivitas lahan dan menyambung hidup. GTI beberapa kali berbenturan dengan pemilik lahan tak produktif di Bogor, Indramayu, dan Lombok pada 1956. “Tidak ada goodwill, maka GTI berjalan sepihak,” tulis Suara Sosialis, Oktober 1957. 

Tindakan GTI bikin pemerintah geram. Mereka menangkap 29 anggota GTI penggarap lahan mangkrak di Cianjur, Jawa Barat, pada September 1957. Pemimpin GTI protes keras dan meminta pemerintah melepas anggotanya. Mereka bahkan siap jadi gantinya di pengadilan. 

Taji GTI tumpul setelah pemerintah melarang PSI. Setelah Sukarno jatuh, GTI menghadapi hambatan lain. “Orde Baru membentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Sejumlah organisasi tani harus masuk ke sana, termasuk GTI,” kata Imam Yudotomo, anak kandung M. Tauchid. Perjuangan tani berganti dengan kompromi.*

Majalah Historia No. 18 Tahun II 2014