MENJELANG bulan Ramadan tahun 2015, tetiba saja jagad twitter heboh. Penyebabnya adalah Lukman Sardi, aktor pemeran Kiai Ahmad Dahlan dalam film Sang Pencerah, mengumumkan telah meninggalkan Islam untuk masuk Kristen. Pengakuannya itu diunggah di Youtube, disebarkan melalui twitter, mengundang berbagai komentar, mulai puja-puji sampai caci maki.

Salah seorang pengguna twitter, sebut saja Ade, mencuit lewat akun twitter-nya, “Jadi beneran Lukman Sardi murtad? Jadi pemeran Ahmad Dahlan malah jauh dari hidayah”. Sepintas ada yang janggal pada cuitan itu: bagaimana bisa lakon di dalam film dihubung-hubungkan dengan kehidupan pribadi sehari-hari? Seperti halnya pemeran Clark Kent dalam film Superman harus juga bisa terbang dalam kehidupan nyatanya.

Di balik cuitan yang bernada sentimen itu terdapat fenomena yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia: keimanan dan ketakwaan menjadi ukuran penting. Paling tidak dari penampilan luarnya. Dan gambaran seperti demikian merangsek masuk ke berbagai domain, tak terkecuali budaya populer yang kian berkembang seiring pesatnya industri hiburan di tanah air.

Sepuluh tahun terakhir, tontonan bernapaskan agama marak di televisi. Film atau sinetron yang berangkat dari tema-tema keagamaaan bukan saja menyampaikan pesan-pesan kesalehan pada pemirsanya, tetapi juga ternyata laris di pasaran. Bahkan kisah-kisah dari sebuah majalah Islam segera tenar ketika diangkat ke layar televisi, walaupun dari judulnya, sinetron itu lebih terlihat sebagai film horor daripada dakwah. Misalnya, Kuburan Penuh Lintah, Suka Ngomongin Orang dan Menjilat Bos Saat Maut Wajahnya Berubah Menjadi Babi atau Ulat Keluar dari Mulut Jenazah.

Fenomena itulah yang dibongkar oleh Ariel Heryanto dalam buku terbarunya Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar di Indonesia. Alih-alih memosisikan Islam berhadap-hadapan dengan komersialisasi simbol-simbol religiositas dalam budaya populer, Ariel mengusulkan pentingnya memahami debat tersebut sebagai bagian dari dialektika antara bagaimana ketaatan beragama menemukan perwujudan dalam sejarah kapitalisme industrial Indonesia yang spesifik, dan bagaimana logika kapitalis memberikan tanggapan terhadap pasar yang sedang tumbuh bagi revitalisasi dan gaya hidup Islami (hlm. 39).

Untuk mendekati persoalan di Indonesia, Ariel meminjam telaah Asef Bayat atas fenomena budaya populer di Iran, Mesir dan banyak negara lain di Timur Tengah. Berbeda dari Bayat yang menelaah perkembangan budaya populer di negeri-negeri yang diperintah oleh rezim Islamis, Ariel sedikit memodifikasinya untuk keperluannya membedah fenomena budaya pop di Indonesia.

Perjalanan historis Iran berbeda dengan Indonesia, di mana pemerintahan Islam tak pernah resmi berkuasa di negeri ini. Namun, ekspresi budaya populer pasca-Islamisme di Iran, membantu Ariel memahami apa yang terjadi di Indonesia. Tak seperti yang ditemukan Bayat di Timur Tengah, ketakwaan post-Islamisme di Indonesia menjadi kencenderungan kultural dan moral bertumbuh dari kebangkrutan tindakan represif rezim otoritarian Orde Baru yang sekuler.

Dari sana Ariel bergerak menelisik apa yang sebenarnya terjadi pada budaya populer yang berkembang di Indonesia. Ada banyak hal menarik yang disorotinya, tentang bagaimana tabu di dalam layar tontonan merupakan cerminan kehidupan yang berlaku di bawah sebuah rezim.

Menurutnya, pada masa Orde Baru mustahil sebuah film menayangkan adegan seorang petugas pemerintah menerima sogokan sebagaimana yang ditunjukan dalam film Ada Apa Dengan Cinta? pada 2002. Sementara itu, zaman sekarang menampilkan adegan pemuka agama Islam sebagai tokoh antagonis sama artinya dengan bunuh diri.

Kesalehan menjadi penting karena di zaman sekarang kepatutan politik selalu dikait-kaitkan dengan keimanan dan ketakwaan seseorang. Ariel mengambil contoh seorang pemuda dari Padang yang divonis hukuman penjara dua setengah tahun gara-gara mengumumkan lewat Facebook kalau dirinya seorang ateis. Sementara itu, produser film Soegija, uskup pribumi pertama, harus mementingkan diri menanggapi tuduhan kristenisasi yang diarahkan kepada film besutannya.

Sementara penghakiman kelompok-kelompok Islamis garis keras kepada mereka yang dianggap menista agama terus terjadi yang diperparah oleh absennya perlindungan negara kepada kebebasan berkeyakinan, ada fenomena lain dalam budaya populer yang berjalan seiring dengan menguatnya sentimen keagamaan itu. Komodifikasi nilai-nilai Islam dalam industri hiburan punya pangsa pasar tersendiri yang konsumennya datang dari kalangan generasi baru di Indonesia.

Islam yang seringkali ditampilkan kurang rukun dengan modernitas ternyata bisa akur dalam budaya populer. Kalau tak boleh dikatakan bahwa gaya hidup Islami adalah barang dagangan yang laku dijual, baik sebagai tema tontonan ataupun mode berpakaian, maka berdasarkan temuan Ariel, kelas menengah baru di Indonesia tengah berupaya merumuskan jati dirinya tanpa harus mempertentangkan keyakinannya yang bersifat batiniah dengan gaya hidup mereka yang intim pada hal serba modern betapapun ini beresiko mendatangkan tuduhan bid’ah atau sesat.

Puncak gambaran dari pemenuhan hasrat ekspresi keislaman melalui budaya populer pada dekade pertama setelah kejatuhan Soeharto itu terjadi pada film Ayat-Ayat Cinta (2008) karya Hanung Bramantyo. Sukses besar film tersebut menurut Ariel sebuah tanda bagi era baru dalam kehidupan publik di Indonesia. Di mana ketaatan beragama dan modernitas sama menariknya dan tak selalu keduanya saling bertentangan (hlm. 47).

Lahirnya identitas generasi baru Indonesia yang menjadikan modernitas dan ketakwaan dalam satu paket pilihan hidup adalah bentuk dari kemampuan industri budaya populer di Indonesia mengadopsi gaya hidup Islami sebagai komoditas hibrid yang cepat diserap pasar.

Di luar pembahasan Ariel soal budaya populer, khususnya film, ternyata komodifikasi ketakwaan dan kesalehan marak di panggung politik. Lihat saja kampanye Pilkada yang terjadi akhir ini, gambaran kesalehan calon kepala daerah melalui penggunaan baju koko dan kopiah atau jilbab terpampang pada baliho atau spanduk.

Belum lagi kampanye terselubung melalui berbagai acara pengajian dan khotbah-khotbah massal. Bahkan, beberapa tahun lalu demi mendapatkan simpati, Gubernur Banten Atut Chosiyah mengucurkan dana bantuan sosial dari APBD Provinsi Banten 2010/2011 untuk memberangkatkan ratusan orang pergi ke Makkah. Belum lagi pembagian atribut ibadah mulai sajadah sampai sarung bertulisan namanya untuk menggiring para pemilih mencoblos namanya.

Ekses dari demokrasi liberal telah menyeret agama sebagai komoditas yang lebih bernilai tukar ketimbang bernilai guna. Ada sesuatu yang hendak diperjualbelikan. Ketakwaan yang berporos pada nilai-nilai kebajikan agama alih-alih menjadikan manusia baik (nilai guna), malah digunakan sebagai jalan mencapai kekuasaan (nilai tukar). Atut kini mendekam di penjara atas tuduhan korupsi. Apakah itu azab dari Tuhan, entahlah.

Soal satu itu juga dibahas dalam buku Ariel, sebagai gambaran bagaimana agama, dalam hal ini Islam, telah sedemikian rupa bermetamorfosa penggunaannya, baik di dalam dunia hiburan dan gaya hidup maupun di arena pertarungan perebutan kekuasaan politik yang formal.

Tak berhenti pada soal Islamisasi budaya populer, Ariel juga menyoroti film-film yang bertema sejarah sebagai tanggapan atas versi sejarah buatan Orde Baru yang sarat pemutarbalikan fakta. Dia secara kritis membahas film dokumenter Tjidurian 19 yang mengisahkan kehidupan sekelompok seniman di bawah organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) (hlm. 164–172).

Film itu menurut Ariel kurang berhasil menjelaskan tentang apa yang terjadi pada 1965–1966 karena bukannya menjelaskan bagaimana hubungan Lekra dengan PKI, malah terkesan mengambil jarak sejauh-jauhnya dari partai terlarang di Indonesia itu.

Dia mengutip hasil “nguping” dari sepasang anak muda yang menonton bareng film tersebut. Pasangan tersebut menurut Ariel tak bisa mengikuti alur cerita dalam film kecuali menangkap adanya usaha dari para seniman membersihkan diri dari tuduhan sebagai anggota PKI. Ariel bahkan menulis bahwa “pembelaan diri yang disampaikan dalam Tjidurian 19 menyerupai, sekalipun jauh lebih lembut, propaganda Orde Baru tentang komunisme” (hlm. 167).

Menyedihkan memang. Karena trauma di kalangan penyintas dan keluarga begitu kuat tertanam di dalam benak mereka akibat penggambaran PKI secara karikatural sebagai kaum dogmatis, tak manusiawi dan jahat (hlm. 167). Gejala ini sama sekali tak menjadikan pemahaman sejarah generasi muda terhadap peristiwa 1965 membaik, malah justru meneguhkan anggapan mereka bahwa PKI adalah organisasi orang-orang jahat.

Tapi Ariel punya optimisme. Dia mengatakan Indonesia punya pengalaman sejarah yang gemilang sebagai taman tempat tumbuhnya berbagai gagasan. Peristiwa 1965 dan berdirinya Orde Baru berdampak pada punahnya keragaman untuk berganti menjadi keseragaman.

Buku Ariel ini berhasil menjelaskan kepada pembacanya bahwa di balik gejala ketakwaan dan kesalehan, tersimpan beragam fenomena mulai dari industri sampai sikap hipokrisi. Dia juga menyodorkan wacana tentang proses pembentukan identitas baru kelas menengah yang tercipta dari proses dialektis antara modernitas dan religiositas.

Kalau saja iklim demokrasi ini tetap terawat dan semakin membaik seiring meningkatkan peran negara dalam melindungi kebebasan warganya, bukan mustahil akan tumbuh sebuah generasi muda baru Indonesia yang memegang teguh semboyan “muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk sorga”.*

Majalah Historia No. 25 Tahun III 2015