MENDEKATI petang hari, sekira 1960-an, kuburan Makale di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, ramai orang. Di tengah kuburan, sejumlah tentara sibuk membentangkan layar putih dan menempatkan proyektor. Film yang akan diputar sudah dipersiapkan. Salah satunya Si Pintjang (1952) karya sineas Kotot Sukardi.

Meski Sulawesi Selatan tengah digoncang prahara akibat aksi Kahar Muzakkar, penduduk desa antusias menonton layar tancap. Termasuk Tanete Pong Masak, yang berusia tujuh tahun.

“Saya sangat terpesona saat menonton Si Pintjang. Sebenarnya ada lagi film dari Amerika yang diputar saat itu, namun lupa judulnya,” ujar Tanete Pong Masak (63 tahun), dosen ilmu-ilmu sosial dan sinema di Unika Atmajaya Jakarta, dalam sebuah diskusi yang dihelat Kineforum dan Institut Kesenian Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ingatan itu membekas hingga Tanete dewasa dan memilih mengakrabi kajian sinema di Indonesia.

Ketika mendapat beasiswa untuk mengambil studi doktoral di Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Universitas Paris, Prancis, Tanete mengambil bidang sejarah sosial dan sinema. Ia memilih tema sinema untuk disertasinya.

Di bawah bimbingan sejarawan dan Indonesianis terkemuka Dennys Lombard, selama 13 tahun, Tanete memeriksa 146 judul film yang diproduksi kurun 1932–1967. Ia juga membuka lembaran-lembaran skenario dan cuplikan pers tentang perfilman Indonesia. Hasilnya: sebuah kajian mengenai sinema di masa Sukarno dari banyak segi ala tradisi Annales (sejarah total), yang kemudian diterbitkan dengan judul Sinema Pada Masa Soekarno.

Dunia Film

Menurut Tanete dalam bukunya, masa Demokrasi Liberal 1950–1957 adalah tonggak suburnya produksi film dalam negeri. “Kami mengidentifikasi 74 perusahaan yang memproduksi 317 film, sebuah peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah sinema Nusantara yang bermimpi mengubah ibu kota negara menjadi Djakartawood,” tulis Tanete. Djakartawood berarti Jakarta akan dijadikan sebagai pusat perfilman Indonesia serupa Hollywood.

Tingginya produksi film bukan hanya dinikmati penonton dalam negeri tapi juga mancanegara. Memasuki medio 1950-an, beberapa judul film Indonesia menembus pasar Malaysia dan Singapura. Tak semua film mendapat sambutan penonton. Film Tamu Agung (1955) karya Usmar Ismail memperoleh pendapatan terburuk: US$100. Nasib lebih baik dialami Bawang Merah Bawah Putih (1953) karya Tan Sing Hwat atau Tandu Honggonegoro, yang meraih box office dan menembus rekor pendapatan Rp230.000 hanya di Jakarta. Di Singapura saja film ini meraup US$6.000.

Menembus pasar negara tetangga adalah impian para sineas Indonesia. Apalagi kebijakan pemerintah Indonesia mengenai ekspor film sebelum tahun 1956 sangat memberatkan: setiap film yang diekspor harus membayar US$10.000. Pada 1956, kebijakan ini dihapus, diganti dengan sistem konsinyasi: pemilik sebuah film hanya wajib menyerahkan separuh dari pemasukan bersih yang diterima dari luar negeri.

Sebuah peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah sinema Nusantara yang bermimpi mengubah ibu kota negara menjadi Djakartawood.

Peredaran film Indonesia di Singapura dan Semenanjung Malaya bukan tanpa tantangan. Dua perusahaan dari Singapura, Shaw Bros dan Cathay Organization, coba memutar film-film terbaik di bioskop mereka. Praktis dari 30 bioskop di Singapura, hanya dua bioskop yang khusus memutar film Indonesia: Taj dan Garrick.

Tak berhenti pada ekspor film semata. Beberapa film Indonesia mampu “berbicara” pada festival-festival film internasional. Si Pintjang mendapat penghargaan di Festival Karlovy Vary di Cekoslovakia tahun 1952. Dua tahun berselang, Pulang (1952) karya Basuki Effendi menang pada ajang yang sama. Harimau Tjampa (1953) karya Djadug Djajakusuma meraih ilustrasi musik terbaik pada Festival Film Asia Tenggara tahun 1955. Setahun kemudian, Tamu Agung menyabet film komedi terbaik pada Festival Film Asia di Hongkong.

Munculnya karya-karya film berbobot tak lepas dari pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh para sineasnya. Kesempatan belajar ke luar negeri mengasah kemampuan sinematografi mereka. Misalnya, Usmar Ismail dan Djadug Djajakusuma belajar film di Universitas California, disusul Asrul Sani dan Sitor Situmorang untuk kritik film.

Pengaruh Politik

Hanya sebulan setelah Presiden Sukarno memperkenalkan Konsepsi Presiden, pada 16 Maret 1957, Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) mengeluarkan pengumuman tentang penutupan studio-studio film. Djamaludin Malik dan Usmar Ismail, presiden dan wakil presiden PPFI, menyebut alasannya karena setiap anggota PPFI merugi hingga jutaan rupiah.

Sikap PPFI mendapat kecaman dari Sarekat Buruh Film dan Sandiwara (Sarbufis), yang berafiliasi dengan Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang kiri. Mereka mendesak pemerintah menjamin pembukaan kembali studio-studio film serta perlindungan terhadap buruh film dan artis.

Polarisasi mulai menajam antara PPFI dan Sarbufis. PPFI disokong Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama, Badan Musyawarah Perfilman Nasional (BMPN), Karyawan Film dan Televisi (KFT), bahkan Angkatan Darat. Sementara Sarbufis didukung Lembaga Kebudayaan Nasonal (LKN) dari Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi) dari Partindo, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Ujung dari perseteruan itu adalah penolakan impor film Amerika Serikat oleh Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS). Mereka menyatakan, film Amerika bertanggung jawab atas naiknya kenakalan remaja. Pemboikotan ini terjadi seiring menurunnya produksi film nasional hanya 14–18 film dalam kurun 1963–1964.

Bandul bergeser ke kanan setelah meletus peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pada 18 April 1966, PPFI beserta organisasi pendukungnya menghelat rapat di Hotel Geliga, kawasan Menteng sekarang. Rapat menghasilkan usulan pembubaran PAPFIAS serta penahanan para partisannya. Beberapa sineas kiri ditangkap seperti Bachtiar Siagian dan Basuki Effendy. Kotot Sukardi bahkan tak diketahui rimbanya. Karya-karya sineas kiri lalu seolah lenyap tak berbekas.

Kendati mengambil judul Sinema Pada Masa Soekarno, buku ini mengupas sejarah film di era sebelumnya. Termasuk kiprah para sineas Indo dan Tionghoa. Kelebihannya, karena mengkaji sinema dari berbagai sesi, buku ini kaya warna. Terlebih ditulis dengan gaya bertutur sehingga renyah dibaca. Buku ini menambah khazanah mengenai sejarah perfilman Indonesia.*

Majalah Historia No. 33 Tahun III 2016

‍