Kegagalan Sekutu dalam Pengadilan Tokyo

PADA 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nakasaki. Tak lama, Sekutu menduduki Jepang dan dokumen penyerahan Jepang ditandatangani di atas kapal tempur Amerika Serikat, USS Missouri.

Untuk menghukum penjahat perang Jepang, Sekutu menggelar Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh di Tokyo –lebih dikenal sebagai Pengadilan Perang Tokyo atau Pengadilan Tokyo– pada 3 Mei 1946 hingga 4 November 1948. 

Sebanyak 28 pemimpin militer dan politik Jepang dituntut melakukan kejahatan kelas A (kejahatan terhadap perdamaian) dan lebih dari 300.000 orang Jepang dituntut atas kejahatan kelas B dan kelas C –masing-masing untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dari 28 terdakwa kelas A, tujuh orang dihukum mati; dua di antaranya dianggap bersalah karena tanggung jawab komando atas kekejaman di Nanking (China) pada 1937, termasuk pemerkosaan: Jenderal Iwane Matsui dan Menteri Luar Negeri Koki Hirota. 

Kenapa tak ada penuntutan atas kasus ianfu di negara-negara Asia selama Perang Dunia II? 

Keberadaan sistem ianfu diketahui selama dan setelah perang. Ketika Sekutu bergerak ke Pasifik, dan dari satu negara ke negara berikutnya di Asia Tenggara, tentara Sekutu menyelamatkan banyak perempuan yang menjadi ianfu.

Beberapa dimintai keterangan; laporan dan memorandum ditulis. American Psychological Warfare Team bahkan melakukan kajian mengenai sistem ianfu tapi sedikit yang muncul keluar dari laporan-laporan dan memorandum mereka.

Yuki Tanaka dalam Japan’s Comfort Women punya penjelasannya: rasisme dan ideologi gender dari Sekutu menghalanginya. Sebagian besar ianfu berasal dari Asia, bukan Barat –pengecualian perempuan Belanda di Indonesia yang dibawa ke Pengadilan Militer Batavia pada 1948. Rincian pemerkosaan terhadap perempuan Belanda yang terjadi pada Maret 1942, misalnya, dibesar-besarkan di Pengadilan Tokyo untuk membuktikan bahwa kejahatan telah dilakukan terhadap warga sipil Sekutu. 

Di sisi lain, Sekutu sendiri bertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual selama dan setelah perang. Selama minggu pertama pendudukan Amerika Serikat di Jepang, ribuan kasus pemerkosaan perempuan Jepang oleh tentara Amerika yang terjadi di Tokyo dan Kanagawa dilaporkan kepada Otoritas Pendudukan Militer Sekutu di daerah Kanagawa.

Laporan resmi Amerika Serikat menyatakan 247 tentara dituntut karena pemerkosaan dalam enam bulan terakhir pada 1945, meski jumlahnya mungkin lebih tinggi lagi. Kasus ini mempengaruhi sikap Sekutu, dan khususnya Amerika, selama Pengadilan Tokyo. 

Prihatin, Jepang menawarkan perempuan penghibur Jepang untuk melindungi perempuan Jepang pada umumnya dari perkosaan acak oleh tentara Amerika. Didirikanlah Recreation and Amusement Association (RAA) pada 21 Agustus 1945, dengan sistem yang mirip dengan ianfu. 

Menurut Tanaka, dengan pendirian RAA diharapkan Sekutu tak menuntut Jepang dalam kasus ianfu. Namun, terganggu oleh penyebaran maraknya penyakit kelamin, fasilitas ini ditutup pada akhir Maret 1946, beberapa minggu sebelum Pengadilan Tokyo dimulai. 

Mantan ianfu dari sejumlah negara, termasuk Indonesia, akhirnya harus berjuang sendiri untuk mendapatkan keadilan.*

Majalah Historia No. 3 Tahun I 2012