Ketua Umum PSI Jadi Perdana Menteri

SETELAH lulus sekolah AMS (Algemeene Middelbare School) di Bandung pada 1929, Sutan Sjahrir melanjutkan pendidikan ke Belanda. Di Amsterdam, dia tinggal bersama kakaknya, Sjahrizad, istri dr. Djoehana Wiradikarta yang sedang kuliah pascasarjana kedokteran. Sjahrir masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam.

“Tapi, dia jarang mengikuti kuliah. Minat perhatiannya ada di tempat lain. Sjahrir dengan serius mempelajari sosialisme,” tulis Rosihan Anwar dalam Sutan Sjahrir: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang Mendahului Zamannya.

Sejarawan Rudolf Mrazek dalam Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia menyebut beberapa hari setibanya di Amsterdam, Sjahrir kemudian menulis surat kepada perhimpunan mahasiswa di kota itu, Sociaal Democratische Studenten Club (Klub Mahasiswa Sosial Demokrat), menanyakan keterangan tentang gerakan pemuda tersebut. Ketika menerima surat Sjahrir, ketua klub itu, Salomon Tas, segera menaiki sepedanya dan pergi menemui Sjahrir.

Sjahrir kemudian berteman dengan Sal Tas. Setelah keluarga Djoehana pergi, Sjahrir pindah ke rumah kecil Sal Tas yang tidak jauh dari situ. Di rumah itu bernaung Sal Tas bersama istrinya, Maria Duchateau dan kedua anak kecilnya, serta kawan Maria, Judith. Anggota kelima dari lingkaran itu adalah Jos Riekerk, seorang Indo-Belanda yang lahir di Hindia Belanda.

“Baik Jos Riekerk maupun Sal Tas belajar hukum adat Hindia di Universitas Leiden,” tulis Mrazek.

Mrazek menerangkan bahwa Jos Riekerk kuliah Indologi di Universitas Leiden karena lebih murah daripada Sekolah Teknik di Delft yang semula lebih disukainya. Tetapi begitu berada di Leiden, dia memutuskan untuk menjadi pegawai progresif di Hindia Belanda. Dia lulus dari Leiden tahun 1931 dan bekerja di Hindia Belanda selama sepuluh tahun. 

Ketika Sal Tas tidak punya uang untuk kuliah, Riekerk membawanya kepada Prof. Cornelis van Vollenhoven, ahli hukum adat. Kabarnya sang profesorlah yang mengatur sehingga sosialis muda Sal Tas pun terdaftar untuk belajar hukum adat Hindia tanpa harus membayar uang kuliah. Awalnya Sal Tas juga berhasrat menjadi pegawai kolonial yang progresif. Namun, dia hanya dua tahun kuliah di Leiden karena dia menyimpulkan bahwa pemerintah kolonial yang reaksioner takkan memberinya lapangan pekerjaan.

Menurut Mrazek, setelah Djoehana pulang ke Indonesia, Sjahrir mengalihkan bidang-bidang studinya yang sangat tak teratur ke Universitas Leiden dan juga mengambil mata kuliah hukum Hindia. Sjahrir belajar hukum adat di Leiden terưtama berkat kedua temannya itu. 

“Buku-buku teks yang semula dipakai bergiliran oleh Jos Riekerk dan Sal Tas, kemudian dipakai juga oleh Sjahrir,” tulis Mrazek.

Sjahrir kemudian bertemu dengan Mohammad Hatta, mahasiswa asal Minang yang kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Saat itu, Hatta menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa asal Hindia Belanda. Sjahrir bergabung dan terpilih sebagai sekretaris Perhimpunan Indonesia pada Februari 1930.

Sementara itu, pergerakan di Hindia Belanda sedang dihantam pemerintah kolonial. Sukarno dan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI) ditangkap pada akhir Desember 1929. Penguasa kolonial melakukan penangkapan besar-besaran kepada anggota dan pimpinan PNI. Setelah Sukarno ditahan, pimpinan PNI dipegang Mr. Sartono.

Kongres luar biasa pada 25 April 1931 memutuskan untuk membubarkan PNI dan mendirikan partai baru. Empat hari kemudian didirikan Partindo (Partai Indonesia). “Golongan merdeka”, kelompok yang tidak setuju pembubaran PNI, kemudian mendirikan PNI-Baru atau PNI-Pendidikan.

Hatta dan Sjahrir berpendapat bahwa mereka harus kembali ke tanah air untuk membantu PNI-Pendidikan. “Karena Hatta belum selesai studinya, Sjahrir yang meninggalkan kampus dan balik ke Indonesia. Untuk sementara saja. Sampai Hatta bisa balik,” tulis Rosihan.

Dia jarang mengikuti kuliah. Minat perhatiannya ada di tempat lain. Sjahrir dengan serius mempelajari sosialisme.

Mrazek mencatat, pada pertengahan November 1931, Sjahrir mulai bersiap meninggalkan Belanda. Keberangkatannya mendadak dan dia memberi tahu teman-temannya bahwa dia akan pergi ke “suatu wilayah bahaya”. Sjahrir memberi tahu Judith ketika hendak berpamitan, bahwa dia berangkat “untuk mendidik bangsanya dan sekaligus mendapatkan pengaruh politik”.

Sjahrir tiba di Batavia pada minggu terakhir Desember 1931. Dia tak sempat mengikuti pertemuan “golongan merdeka” yang diadakan di Batavia pada 25 Desember 1931. Dia pun tidak mendapat kedudukan pada tingkat pimpinan PNI-Pendidikan yang dipilih pada pertemuan itu, bahkan dia tidak disebut dalam notulen. Baru dalam kongres pertama PNI-Pendidikan pada 26 Juni 1932, Sjahrir terpilih sebagai ketua pimpinan umum partai yang bersifat partai kader bukan partai massa.

Pada Agustus 1932, Hatta pulang ke tanah air lalu mengambil alih kepemimpinan PNI-Pendidikan. Sjahrir mengurangi keterlibatannya dalam partai. Pada 1933, dia hanya menjadi penasihat umum.

“Dia berencana kembali ke Belanda untuk melanjutkan studinya. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Tiket kapal sudah diatur. Malang, rencana itu tidak pernah terlaksana,” tulis Rosihan.

Pemerintah kolonial kembali melakukan represi. Sukarno ditangkap untuk kedua kali pada Agustus 1933, kemudian dibuang ke Ende, Flores, lalu ke Bengkulu. Pemerintah kolonial juga menangkap sebelas aktivis PNI-Pendidikan pada 1934. Hatta ditahan di penjara Glodok dan Sjahrir di penjara Cipinang. Pada 23 Januari 1935, Hatta dan Sjahrir dibuang ke Digul, Papua, kemudian dipindahkan ke Banda Neira, Maluku. Mereka baru kembali ke Jawa pada Februari 1942.

Selama pendudukan Jepang, Sjahrir bergerak di bawah tanah sampai Indonesia merdeka. Setelah kabinet pertama (presidensial) hanya bertahan beberapa bulan (Agustus–November 1945), Sjahrir terpilih menjadi perdana menteri. 

Pada 19 November 1945, anggota PNI-Pendidikan mengadakan pertemuan di Cirebon untuk mendukung Kabinet Sjahrir. Pertemuan ini memutuskan untuk mengubah nama PNI-Pendidikan menjadi Partai Rakyat Sosialis (Paras). Sementara itu, Amir Sjarifuddin telah lebih dulu mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Parsi) pada 12 November 1945 di Yogyakarta. 

Pada 16–17 Desember 1945, Paras dan Parsi mengadakan kongres fusi di Cirebon menjadi satu partai: Partai Sosialis. Sjahrir sebagai ketua dan Amir sebagai wakil ketua.

Sjahrir menjabat perdana menteri selama tiga periode (1945–1947). Dia digantikan oleh Amir sebagai perdana menteri dua periode (1947–1948). Setelah kabinetnya jatuh, Amir membawa Partai Sosialis beraliansi dengan organisasi sayap kiri (PKI, Pesindo, SOBSI, dan BTI), untuk melakukan oposisi terhadap Kabinet Hatta (1948–1950).

Kelompok Sjahrir memutuskan keluar dari Partai Sosialis dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada 12 Februari 1948. Sjahrir menjadi ketua umum PSI hingga PSI dibubarkan pada 1960 karena beberapa kadernya terlibat dalam PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia).*