Lempar Kebakaran Sembunyi Tangan

TARAWEH berjamaah baru sampai rakaan keenam di masjid At-Taqwa, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebuah kegaduhan memecah kekhusyukan. Dari seberang masjid, sekelompok warga berlari dan berteriak, “Kebakaran… kebakaran…!” Tersentak, jemaah seketika bubar. Mereka keluar dan melihat api berjelanak dari permukiman padat yang tak jauh dari masjid.

Kemiyem, seorang jemaah, cepat lari ke rumahnya. Dia menyelamatkan apa saja yang mampu dia bawa. Api hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya yang sebagian besar terbuat dari kayu dan beratapkan seng. “Untung, waktu itu api belum sampai rumah saya. Keluarga saya akhirnya selemat,” kenang Kemiyem.

Meski warga sigap, api lebih cepat membesar. Mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau lokasi, tertahan di luar permukiman, karena jalan yang sempit. Tanpa ampun, si jago merah melahap permukiman itu pada 6 agustus 2012. Tercatat 286 rumah dan 400 ruko luluh lantak. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Meski tak ada korban jiwa, sebagian warga harus mengubur keinginan pulang kampung. Termasuk Kemiyem.

Belum usai duka warga Karet Tengsin, kebakaran bersimaharajalela di permukiman padat di Tambora dua hari kemudian. Dua orang tewas. Menurut catatan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, kebakaran telah menerjang Jakarta sebanyak 562 kali sejak Januari 2012. Korban tewas mencapai 31 orang. Penyebab kebakaran beragam: dari korsleting listrik, kompor (gas) meleduk, sampai dugaan sengaja dibakar.

Dugaan disengaja muncul karena suhu politik sedang memanas menjelang pemilihan kepala daerah putaran dua. Wilayah padat dan kumuh yang terbakar itu merupakan kantong suara Jokowi-Ahok. Tuduhan dialamatkan kepada pasangan Foke-Nara, yang segera menepis dengan menyatakan kebakaran terjadi setiap tahun di Jakarta dan frekuensinya selalu tinggi. Sejak kemerdekaan, sejarah mencatatnya.

Berkawan dengan Api

Lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan, sisa-sisa perang kota masih membekas di Jakarta. Jam malam belum dicabut. Kota ini sempat bergejolak sejak 1945, setelah kedatangan Sekutu. Teror merebak di wilayah pinggiran karena aksi laskar rakyat. Di pusat kota, orang asing kerap menjadi sasaran pembunuhan. Jika sial, rumah mereka bisa dibakar. Mereka pun terpaksa membangun kawat berduri di sekitar permukiman di Menteng.

Suwirjo, wali kota pertama Jakarta, tak bisa menjalankan roda pemerintahan dengan mulus pada masa itu. Setelah penyerahan kedaulatan pada 1949, barulah dia bisa berkonsentrasi membangun Jakarta. Dia menghadapi tantangan berat: bertambahnya jumlah penduduk. “Di awal tahun 1950, jumlah penduduk Jakarta sudah mencapai 1,5 juta orang,” tulis Abdoel Djalal dalam “Perkembangan Penduduk Jakarta Abad 16-20” termuat di Widyapura. Sebagian penduduk mendirikan gubuk di atas tanah liar peninggalan Jepang; tanah tak bertuan.

Suwirjo khawatir. Selain tak layak huni, gubuk-gubuk itu rawan kebakaran. Dalam Kotapradja Djakarta Raja 1950 yang diterbitkan Kementerian Penerangan tercatat, selama 1950, kebakaran menerjang Jakarta sebanyak 161 kali dengan kerugian mencapai Rp200 juta. Salah satu kebakaran terbesar melanda gubuk-gubuk liar di wilayah Kebon Kacang, Jakarta Tengah. Api tak bisa lekas dipadamkan karena keterbatasan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK).

Penyebab kebakaran tak bisa dipastikan. Namun tuduhan gubuk-gubuk itu sengaja dibakar menguar. Sebelum kebakaran, pemerintah Kotapradja berencana memindahkan penduduk di sana. Negosiasi berjalan alot, hingga datanglah kebakaran itu. Pemerintah tak perlu repot lagi bernegosiasi. Meski begitu, pemerintah membantah selentingan kabar bahwa gubuk-gubuk itu sengaja dibakar. Dan tak pernah ada bukti.

Memasuki tahun 1951, kebakaran menjadi salah satu tantangan Sjamsuridjal, walikota pengganti Suwirjo. Begitu seringnya kebakaran, mobil BPK tak sempat kembali ke markasnya di Gang Ketapang, Jakarta Tengah. “Sang jago merah sekarang ini sedang bersimaharajalela di ibu kota dan menclok sini menclok sana mencari mangsanya setiap hari,” tulis mingguan Siasat, 9 Desember 1951. Menurut Jawatan BPK, ada 277 kebakaran dengan kerugian senilai Rp270 juta sepanjang 1951.

Untuk mengurangi kebakaran, Sjamsuridjal merancang pemukiman ulang warga yang tinggal di gubuk-gubuk liar. Namun rencana itu tak mudah. Setelah kebakaran di Kebon Kacang, wilayah itu tak lantas kosong. Warga membangun kembali gubuk-gubuknya. Siasat menggambarkan gubuk-gubuk itu sebagai tumpukan kayu bakar yang siap menjelma dapur raksasa begitu terpercik api. Mingguan ini mengkhawatirkan nasib penghuninya.

Sjamsuridjal sendiri keberatan atas kemunculan gubuk-gubuk itu. Apalagi dia bercita-cita memperindah kota praja. Baginya, gubuk-gubuk kecil itu menjatuhkan martabat bangsa. “Karena itu mereka perlu diselamatkan dengan jalan dikembalikan ke tempat asalnya atau ditransmigrasikan ke luar Pulau Jawa,” ungkapnya, seperti ditulis Soemaji JH Damais dalam Karya Jaya.

Sjamsuridjal juga cemas dengan potensi kebakaran. Dia pun bertindak keras dengan merobohkan gubuk-gubuk liar itu. Tapi langkah itu tak berjalan lancar. Selain tak cukup dana, pemerintah kesulitan membujuk warga agar pindah. Mereka lebih senang tinggal di gubuk ketimbang harus pindah ke luar kota. Meski sudah dibongkar, mereka mendirikan gubuk lagi.

Masalah makin pelik dengan meluasnya pendirian gubuk liar. Mereka terkonsentrasi di Krekot Bunder, Jakarta Utara dan Kampung Rawa Galur Tanah Tinggi, Jakarta Tengah. Puluhan ribu orang mendiami ratusan gubuk liar. Kumuh dan tak teratur.

Kami bicara tentang kebakaran. Ibu hangus ayah tertembak. Kampung habis dan kota kepadatan.

Apa yang dikhawatirkan Siasat dan Sjamsuridjal terjadi pada 28 Juli 1952. Siang bolong, asap hitam membubung tinggi dari kampung Krekot Bunder. “Seolah-olah kebakaran ini berada dari dekat rumah saya, padahal berjarak 10–12 kilometer,” tulis Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an.

Dalam waktu dua jam, musnahlah 600 gubuk. “api telah mengganas menjilat daerah seluas 60.000 meter persegi, Dan kira-kira 10.000 jiwa penduduk menjadi telantar,” tulis majalah Kotapradja, 15 Januari 1953. Kebakaran ini, menurut Firman, merupakan bencana yang hebat di Jakarta waktu itu. Bahkan, sampai menjadi berita utama surat-surat kabar.

Presiden Sukarno dan wali kota turun langsung meninjau lokasi sehari setelah kebakaran. Presiden meminta wali kota mencarikan tempat yang layak untuk para korban dan berharap kebakaran seperti itu tak terulang.

Menjelang tahun baru 1953, api menyerang permukiman padat di Kampung Cideng Barat. 100 rumah hangus sehingga 750 orang harus mengungsi. Pada 6 Januari 1953, giliran kampung rawa Galur Tanah Tinggi tersapu api. 500 gubuk menjadi abu dan 10.000 jiwa terpaksa mencari tempat berteduh baru.

Sudiro, wali kota baru, kewalahan mengatasi kebakaran. Dia baru menjabat pada 1953, namun sudah dihadapkan pada kebakaran beruntun. Yang paling besar meletup pada 7 Desember 1954. Meliputi tiga wilayah, api membakar 1.100 rumah di Karang Anyar, Krekot Dalam, dan Krekot Bunder. Tiga kampung itu termasuk permukiman padat. Penduduknya sebagian besar buruh kasar, tukang becak, penambal ban, dan pemulung.

“Akibat kebakaran itu, 10.000 orang terancam menggelandang,” tulis Kotapradja, 15 Desember 1954.

Seorang penyair Bandung, Ajip Rosidi, yang saat itu tinggal di Jakarta, menyaksikan ganasnya api melumat permukiman warga miskin. “Kami bicara tentang kebakaran. Ibu hangus ayah tertembak. Kampung habis dan kota kepadatan,” demikian ungkap Ajip dalam sajaknya “Sepanjang Gunung Sahari”, termuat di Djakarta Dalam Puisi.

Orang kemudian bertanya apa sebab kebakaran begitu sering?

Pemerintah coba menerangkan bahwa sebagian besar kebakaran karena keteledoran penggunaan kompor minyak tanah dan lampu teplok. Ditambah lagi bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

“Gubuk-gubuk yang dibuat dari bahan-bahan yang sangat mudah terbakar, berdiri berhimpit- himpitan di mana-mana,” kenang Sudiro dalam Karya Jaya.

Sementara di kalangan warga, berembus kabar bahwa kebakaran itu didalangi kaum komunis. Anggapan ini muncul lantaran suhu politik meningkat jelang Pemilihan Umum 1955. Orang komunis dituding tak menghendaki situasi Jakarta stabil sehingga warga bisa dicekoki program-program Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuannya: kemenangan PKI pada Pemilu 1955.

Kabar lain menyebut kebakaran itu tak lain sebagai kebijakan praktis pemerintah untuk memukimkan ulang warga. “Tetapi bukti tentang benarnya anggapan itu tidak pernah didapat,” kilah Sudiro.

Kontras Pembangunan

Pembangunan Jakarta di masa awal Orde Baru berjalan pesat. Jakarta menjadi pusat politik, bisnis, dan industri. Infrastruktur dibangun untuk menunjang pembangunan. Jalan-jalan kian mulus. Kawasan bisnis dengan gedung tinggi dibangun di Jalan MH Thamrin sampai Sudirman. Sarinah dan hotel Indonesia, tinggalan pembangunan Orde Lama, tak lagi kesepian. Yang tak berubah hanya permukiman kumuhnya. Di Kebon Kacang, dekat Jalan MH Thamrin, permukiman itu berhimpit dengan gedung-gedung perkantoran.

Derap pembangunan menyisakan kontras. Isu ketimpangan sosial merebak, yang dikaitkan dengan kegagalan pemerintah. Pada 1972, ketika kebakaran mencapai 136 kasus sampai Juni, muncul anggapan pemerintah tak tanggap kepada penderitaan warga miskin.

Pemadam kebakaran, misalnya, selalu telat datang jika amukan api berada di wilayah kumuh. Sedangkan saat kebakaran melanda gedung atau perumahan elite, pemadam kebakaran bergegas
tiba. Belum lagi kabar bahwa mereka kerap minta bayaran jika dipanggil datang. Karena
itu, Sukmadihardja, kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta, membantahnya. “Keterlambatan lebih karena lambatnya laporan. Ini karena warga mengira memanggil pemadam, bayar. Padahal, sama sekali tidak,” kata Sukmadihardja, sebagaimana dikutip Kompas, 24 Juli 1972.

Menanggapi selentingan kabar bahwa pemerintah tak tanggap terhadap penderitaan warga miskin, menjelang Sidang Umum MPR September 1972, Pangdam V Jaya Mayjen TNI Poniman, menyerukan warga agar waspada. Dia mencurigai ada gerakan komunis yang siap mengeksploitasi kebakaran beruntun yang tak kunjung henti, dibarengi pula dengan kenaikan harga beras dan pemadaman listrik bergilir.

Kebakaran terus menjadi isu panas hingga 1980-an. Tapi pangkalnya tak lagi gerakan komunis, melainkan gerakan subversif bermotif agama seperti kasus Tanjung Priok pada September 1984. Peristiwa itu terjadi karena adanya penolakan sekelompok orang terhadap asas tunggal. Militer berusaha menangkap beberapa orang yang dianggap subversif. Warga tak terima. Bentrokan pun pecah. Sembilan orang tewas.

Sebulan kemudian, kebakaran beruntun terjadi. Hayam Wuruk Theatre dan restoran Ekaria di Pasar Lindeteves dilahap api pada 29 Oktober 1984. Tiga hari berikutnya, si jago merah menyambangi Hotel Kemang. Pada 11 November 1984, Hotel Kartika Chandra ludes terbakar. Terakhir, gedung Sarinah tak luput dari amukan si jago merah pada 13 November 1984. Semuanya gedung bertingkat yang kokoh. Muncul dugaan bahwa kebakaran itu sabotase sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) Jenderal TNI LB Moerdani ikut bicara. Dia bilang tak bisa memastikan kebakaran itu sebagai bentuk kesengajaan. Tapi dia meminta pemilik gedung bertingkat untuk bersiap-siap.

“Tidak untuk menenangkan orang, tapi bersiap-siaplah terhadap keadaan bahwa itu disengaja,” ujar Moerdani kepada pers, sebagaimana dikutip Kompas, 16 November 1984. Bahkan dia menyarankan pemilik gedung agar mengawasi setiap orang yang keluar-masuk.

Dawam Raharjo, yang ketika itu menjabat Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, berpendapat spekulasi dan interpretasi ketidakpuasan itu muncul lantaran pers dan radio luar negeri. Mereka menghubungkan kebakaran itu dengan keadaan politik di Indonesia.

“Misalnya ketidakpuasan atau kesulitan masyarakat di bawah yang tidak tersalur aspirasi politiknya,” terang Dawam. Tak lama kemudian, kasus kebakaran itu menguap. Polisi dan Dinas Pemadam Kebakaran menyatakan kebakaran itu musibah karena korsleting listrik.

Hingga kini, kebakaran yang kerap menyambangi permukiman kumuh hingga pasar-pasar tradisional tak pernah kehilangan “kambing hitam”. Jika bukan motif politik ya kepentingan pengusaha demi sebuah lahan untuk membangun mal atau apartemen.*

Majalah Historia No. 7 Tahun I 2012

‍