Nuklir yang Tak Pernah Padam

LANGIT kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong Tangerang Selatan mulai temaram. Di tengah gerimis, saya melangkahkan kaki menuju Gedung 31 yang menaungi Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS).

Saya harus melewati dua pos pengecekan (screening) cukup ketat untuk masuk gedung. Pengecekan lanjutan dilalui jika ingin menengok teras reaktor dan Ruang Kendali Utama (RKU) di lantai dua.

RKU berbentuk pentagon (segilima) tak beraturan. Tiga bidang dindingnya melekat tiga panel besar. Beberapa operator muda mengamati indikator di panel dan layar-layar monitor. Lewat kaca di dinding RKU, saya melihat ke lantai dasar teras reaktor dan reaktor nuklir yang mulai beroperasi pada 1987 itu. 

RSG-GAS adalah reaktor untuk penelitian yang tak menghasilkan listrik. Dayanya hanya 30 megawatt (MW). Sementara reaktor untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bisa mencapai 1400 MW. Kendati demikian prinsip kerjanya hampir sama.

“Jadi uranium kalau kena neutron terjadi reaksi fisi secara berantai. Dalam reaksi ini dihasilkan neutron dan panas mencapai 200 megaelectronvolt (MeV). Neutron-neutron inilah yang digunakan untuk mengaktivasi target pembuatan radioisotop,” ujar Suwoto, koordinator operasi, yang menemani saya. 

“Kalau PLTN justru yang dipakai (energi) panasnya. Panasnya ditampung, digunakan untuk memanaskan air, di mana airnya jadi uap. Uapnya untuk menggerakkan turbin. Turbin menyalakan generator. Generator menghasilkan listrik.”

RSG-GA didesain dan dibangun oleh Interatom GMBH dari Republik Federasi Jerman. Ini adalah reaktor ketiga yang dimiliki Indonesia dan menjadi reaktor riset terbesar di kawasan Asia Pasifik. 

Sejak didirikan, RSG-GAS dipakai penelitian, produksi isotop untuk bidang industri hingga kesehatan, tes maupun uji material, percobaan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Sebagian produksi isotopnya diekspor ke Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Jepang.

RSG-GAS dilengkapi laboratorium penunjang untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia di bidang nuklir. Terutama untuk mendukung kemandirian dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), PLTN akan dibangun setelah 2025.

‍

Era Atom

MASIH di kawasan Tangerang Selatan, saya menyambangi sebuah rumah di Bumi Serpong Damai. Rumah asri itu tampak sepi. Di depannya terparkir mobil hybrid. Tak lama, Djarot Sulistio Wisnubroto, si empunya rumah, keluar, menyapa, dan mengajak ke ruang tamu. 

Djarot menempuh pendidikan S1 hingga S3 di bidang nuklir karena iming-iming bahwa Indonesia bakal punya PLTN. Dia kemudian bekerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dengan posisi tertinggi yang pernah diraihnya sebagai kepala BATAN periode 2012-2018. 

“Sampai saya jadi kepala BATAN, PLTN belum berdiri juga,” ujar Djarot. 

Djarot kini tercatat sebagai peneliti ahli utama Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia selalu terbuka bicara perihal PLTN. Intonasinya kadang santai, kadang menggebu. Kadang meluapkan keresahannya soal PLTN yang dari waktu ke waktu sekadar wacana.

Wacana pembangunan PLTN sempat kembali mengemuka seiring rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan, sebagai pengganti Jakarta. 

“Ada atau tidak ibukota baru, Indonesia didesak untuk berkomitmen terhadap net zero emission. Maka PLTU akan ditutup. Yang dijadikan pengganti di antaranya adalah PLTN,” kata Djarot. 

Komitmen Indonesia dalam pembangunan rendah karbon dan energi bersih disampaikan dalam forum Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, Skotlandia, November 2021.

PLTU, singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, saat ini masih mendominasi pasokan listrik nasional. Indonesia adalah produsen batu bara terbesar di dunia dan batu bara adalah bahan bakar PLTU. Menurut Djarot, pengganti PLTU yang bisa menghasilkan energi secara terus-menerus dan cenderung realiable adalah PLTN. 

“Nuklir di Indonesia sudah hampir 50 tahun,” kata Djarot. “Jadi, untuk membangun PLTN, kita siap dari berbagai faktor.”

Sejarah nuklir di Indonesia dimulai Ketika Presiden Sukarno mendirikan Panitia Penjelidikan Radioaktivitet dan Tenaga Atom (PPRTA) tahun 1954. Tujuannya untuk menyelidiki dampak percobaan bom nuklir yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Lembaga ini diketuai oleh G.A. Siwabessy. Dua tahun berselang muncul gagasan untuk membangun PLTN dalam seminar-seminar yang digelar di beberapa universitas di Bandung dan Yogyakarta. 

<div class="flex-content-podcast"><figure class="img-left"><div><img src="https://cdn.prod.website-files.com/61af270884f7a0580d35618e/62cd36b21c1d33f55edf9664_Intersection%2011.jpg" alt="img"></div><figcaption>PLTN pertama di dunia yang terletak di Obninsk, Kaluga Oblast Rusia. (RIA Novosti archive)</figcaption></figure><div class="img-right"><div class="podcast-container"><img alt="person" class="entered loaded" data-ll-status="loaded" src="https://cdn.prod.website-files.com/61af270884f7a0580d35618e/62cd36b3115aef1881c2ea66_Intersection%2012.jpg"><div class="audio-podcast"><audio controls controlsList="nodownload"><source src="https://d220hvstrn183r.cloudfront.net/premium/pltn/Podcast-Djarot.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio></div></div><div class="caption"><span><b>Prof. Djarot Sulistio Wisnubroto</b><br>Kepala BATAN 2012-2018/Peneliti Ahli Utama ORTN-BRIN).(Fernando Randy/Historia.ID)</span></div></div></div>

Perhatian terhadap nuklir kian intens setelah Sukarno membentuk Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom, yang kemudian jadi BATAN, dengan G.A. Siwabessy sebagai direktur. Disusul dengan terbitnya Undang-undang (UU) No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. 

Sukarno sendiri memberi perhatian pada energi atom, terutama untuk tujuan perdamaian dunia dan kesejahteraan rakyat. Bahkan mungkin untuk energi listrik, kendati saat itu hanya segelintir negara di dunia yang punya PLTN dan sedikit daerah perkotaan di Indonesia yang menikmati listrik. Saat berkunjung ke Uni Soviet pada 1957 Sukarno menyempatkan diri untuk melihat PLTN pertama di dunia di Obninsk, Kaluga Oblast, sekitar 110 km barat daya Moskow.

Dalam pidato peringatan Hari Listrik Nasional di Kebayoran Baru Jakarta pada 27 Oktober 1960, Sukarno berharap agar masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya listrik dan menjadi masyarakat yang listrik minded. Sebab, kita tidak bisa hidup tanpa listrik, tanpa uap, bahkan tidak lama lagi, tanpa tenaga atom.

“Sosialisme Indonesia menghendaki kemajuan yang pesat, membutuhkan tenaga listrik, bahkan tenaga atom untuk pembangunan,” ujarnya.

Sementara saat peletakan batu pertama pembangunan reaktor riset TRIGA-Mark II di Bandung pada 9 April 1961, Sukarno mendorong penguasaan dan pemanfaatan energi atom, yang akan membawa “masyarakat adil dan makmur yang diselenggarakan dengan bantuan atomic energy.”

Reaktor riset di Bandung dibangun melalui kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat. Reaktor ini diresmikan Sukarno pada Februari 1965. Menyusul kemudian fasilitas nuklir di Pasar Jumat Jakarta (kini Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi atau PAIR) pada 20 Desember 1966.

Tak lupa sumber daya manusia (SDM) disiapkan dengan dikirim ke beberapa negara maju seperti Amerika, Uni Soviet, Yugoslavia, dan Jepang. 

“Jadi memang cita-cita Bung Karno itu ingin menggunakan tenaga atom, sebagai salah satu pendukung industrialisasi Indonesia,” ujar Djarot.

Pada perkembangannya, Bung Karno tergoda untuk membuat bom atom. Wacana PLTN pun tersisih. 

‍

Mencari Tapak Terbaik

Perubahan terjadi di masa Soeharto. BATAN kembali diarahkan untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk kesejahteraan. Pembangunan PLTN naik ke permukaan.

Bersama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL), BATAN menghelat seminar bertema “Introduksi Tenaga Nuklir Guna Pembangkit Listrik di Indonesia” di Cipayung, Jakarta, pada November 1968. Seminar kedua diadakan di Yogyakarta pada 19-24 Januari 1970. 

Menurut Budi Sudarsono dalam makalah “Persiapan Pembangunan PLTN: Sebuah Laporan Perkembangan”, terhimpun dalam Pemilihan Lokasi Pusat Listrik Tenaga Nuklir, pada seminar kedua itulah lahir rekomendasi kepada pemerintah agar membentuk panitia antar-departemen untuk persiapan pembangunan PLTN. Panitia itu akhirnya dibentuk pada April 1972 dan diberi nama Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2-PLTN). 

Budi Sudarsono dari BATAN yang ditunjuk sebagai ketua KP2-PLTN mencanangkan PLTN sudah bisa beroperasi pada 1985. Pada tahun itu diperkirakan Indonesia memerlukan konsumsi listrik 2.300-3.100 MW dan diharapkan PLTN bisa menyumbangkan 200 MW sebagai langkah awal.

Krisis minyak pada 1973 membuat PLTN seolah-olah menjadi alternatif yang nyata. Sebagai bukti kesiapan sumberdaya manusia, BATAN membangun reaktor Kartini di Yogyakarta pada 1974. Reaktor yang terletak di Pusat Sains Teknologi dan Akselerator Yogyakarta ini dibangun putra-putra terbaik Indonesia dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Maret 1979.

<div class="flex-content-podcast"><figure class="img-left"><div><img src="https://cdn.prod.website-files.com/61af270884f7a0580d35618e/62cd5f2e6c9cb78650f58be0_Intersection%209.jpg" alt="img"></div><figcaption>Penampakan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Ukranina tahun 1986. (wikimedia)</figcaption></figure><div class="img-right"><div class="podcast-container"><img alt="person" class="entered loaded" data-ll-status="loaded" src="https://cdn.prod.website-files.com/61af270884f7a0580d35618e/62cd5f3613396cb68da15db5_Intersection%2010.jpg"><div class="audio-podcast"><audio controls controlsList="nodownload"><source src="https://d220hvstrn183r.cloudfront.net/premium/pltn/Podcast-Subekti.mp3" type="audio/mpeg">Your browser does not support the audio element.</audio></div></div><div class="caption"><span><b>Dr. R. Muhammad Subekti</b><br>Direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran ORTN-BRIN. (Fernando Randy/Historia.ID)</span></div></div></div>

Selama 1970-an, sejumlah seminar atau lokakarya digelar untuk membahas berbagai segi PLTN. Salah satunya, seminar di Karangkates (Jawa Timur) tahun 1975, menghasilkan usulan 14 lokasi tapak PLTN. Dari 14 lokasi itu, hanya lima yang diteliti, yakni Tanjung Pulut dan Parigi (Jawa Barat), Muria dan Lasem (Jawa Tengah), serta Situbondo (Jawa Timur). Hasilsurvei pada Juli-September 1975 menyisakan dua lokasi, yaitu Keling di Semenanjung Muria dan Sluke di Lasem.

KP2-PLTN kemudian menggandeng konsultan dari Italia, Nucleare Italiana Reattori Avanzati (NIRA), untuk melakukan studi lokasi. Studi masih berlangsung ketika pemerintah memutuskan untuk membubarkan KP2-PLTN pada 1982.

Pemerintahan Soeharto bukan menolak PLTN. Pembantunya, Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie, adalah pendukung utama PLTN. Atas dorongan Habibie, pembangunan RSG-GAS dan laboratorium pendukungnya di Serpong rampung pada 1987.

“Pak Habibie kemudian menggabungkan pembangunan reaktor riset di Serpong ini, ada kaitannya antara PLTN yang akan dibangun di Muria. Memang Pak Habibie sudah melakukan banyak persiapan supaya kita siap menerima PLTN,” ujar Muhammad Subekti, direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (PFK) ORTN-BRIN.

Muria tampaknya sudah jadi pilihan. Hasil studi NIRA, yang rampung dan disampaikan tahun 1985, pun menyimpulkan bahwa Desa Ujungwatu Kecamatan Keling Muria sebagai calon tapak terbaik. Pada tahun itu juga pemerintah melakukan evaluasi ulang untuk pemutakhiran pra-studi kelaikan tapak PLTN Muria. Pemutakhiran dilakukan dengan asistensi IAEA, pemerintah AS melalui perusahaan Bechtel International, pemerintah Prancis lewat SOFTRATOME, dan pemerintah Italia melalui CESEN.

Langkah-langkah kemudian tersendat gegara tragedy Chernobyl di Pripyat, Ukraina, pada 26 April 1986. Kecelakaan PLTN terbesar itu membuat Chernobyl dan Pripyat jadi kota mati karena ditinggal populasinya akibat tingginya radiasi nuklir yang tersebar.

“Seluruh dunia tiba-tiba berubah,” ujar Subekti. “Proyek di Muria, Jawa Tengah, juga sementara ditunda.”

Perlahan tapi pasti proyek PLTN kembali dijalankan. Pada 1989, Badan Koordinasi Energi Nasional atau disingkat BAKOREN (kini, Dewan Energi Nasional) melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN dan mengkaji secara rinci bakal tapak PLTN di Muria; keduanya dilakukan oleh BATAN. 

Pada 1991, BATAN menggandeng konsultan energi dari Jepang, New Japan Engineering Consultants (NEWJEC), anak perusahaan dari Kansai Electric Power, guna melakukan Studi Tapak dan Studi Kelayakan (STSK) PLTN. 

Hasil studi menyimpulkan introduksi PLTN ke dalam sistem jaringan listrik Jawa-Bali layak dilaksanakan awal tahun 2000-an. Untuk tapaknya, Ujung Lemahabang dinilai paling pas jika melihat akses infrastruktur darat dan laut, serta kondisi tanah, populasi warga, hingga risiko seismik dan vulkanis. Tapak yang akan digunakan untuk pembangunan PLTN seluas sekitar 5-6 km2 sebagian besar milik PT Perkebunan XVIII. 

Segala persiapan pun dibuat. Rencanannya PLTN akan mulai dibangun tahun 1997.

“Kenapa dulu pilih Semenanjung Muria? Karena di antara rentetan Pulau Jawa, itu salah satu lokasi yang relatif aman dari gempa, meski masih punya potensi gempa. Bahkan teman-teman dari PLN lebih suka, mbok di Semenanjung Muria saja. Karena memang infrastrukturnya sudah siap semua dan sebagian besar industri ada di Pulau Jawa. Yang butuh PLTN kan sebagian besar industri,” ujar Djarot.

‍

Gejolak di Muria

SUATU sore, sebuah diskusi digelar di kantor Yayasan Gita Pertiwi, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Solo yang bergiat pada isu lingkungan. Sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM hadir. Tema diskusinya berat dan tak semua peserta paham: rencana pemerintah membangun PLTN di Muria, Jepara, Jawa Tengah. 

Diskusi berlanjut dan dilakukan berkali-kali. Pada diskusi 7 Juni 1993, peserta sepakat mendirikan organisasi GIAT, singkatan dari Energi untuk Rakyat, untuk merespon rencana pembangunan PLTN. Salah satu yang hadir adalah Wahyu Susilo, yang kini menjadi direktur eksekutif Migrant Care.

Menurut Wahyu, GIAT rajin melakukan kajian-kajian, riset, serta pengembangan teknologi tepat guna dan energi berkelanjutan. Mereka mempelajarinya dari kolega-kolega dari Filipina, Taiwan, hingga Jepang yang punya pengalaman dan gerakan antinuklir. 

“Sampai akhirnya kita coba bikin panel surya untuk mengelola menjadi energi listrik dalam skala mikro di Boyolali,” ujar Wahyu saat ditemui di kantornya di Migrant Care, Jati Padang, Jakarta Selatan

Di tempat lain, muncul jaringan LSM yang menolak PLTN. Semisal Koalisi Anti Nuklir (KAN) yang didirikan oleh aktivis anti-PLTN dari Jepara. Kemudian Masyarakat Anti Nuklir Indonesia (MANI), yang diinisiasi Anung Karyadi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yayasan Geni Salatiga, dan komunitas LSM Jepara.

“MANI Jateng menjadi sentral gerakan karena rencana tapaknya di Muria. Basisnya mahasiwa juga,” kenang Wahyu.

Alih-alih nuklir, para aktivis MANI dan GIAT menyebut yang dibutuhkan Indonesia adalah energi terbarukan. Dan Indonesia kaya akan sumber daya energi terbarukan yaitu matahari, panas bumi, gelombang laut, minyak sawit, dan sebagainya. Tragedi Chernobyl menjadi dalih betapa besar risiko kecelakaan PLTN.

Sejumlah begawan dan cendekiawan ikut bersuara. “Saya akan puasa di Muria kalau PLTN jadi dibangun. Saya berkepentingan terhadap warga NU (Nahdlatul Ulama) yang tinggal di sana,” kata Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, kala itu ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dilansir Kompas, 12 Januari 1994.

Di tubuh kabinet, tak semua menteri sejalan dengan kelompok Habibie. Yang tak setuju PLTN kerap disebut sebagai kelompok Emil Salim, yang menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Mereka menyebut proyek PLTN terlalu dini, membebani perekonomian nasional, dan membebani neraca pembayaran yang sudah defisit. Mereka menyarankan pemanfaatan geothermal, hydropower, batu bara, dan gas. 

Bahkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek nuklir di Muria merekomendasikan untuk menengok sumber energi lain seperti batu bara. Menurut Paschalis Maria Laksono dkk dalam Rencana Pembangunan PLTN di Indonesia, rekomendasi itu didasarkan survei geologi Departemen Pertambangan dan Energi yang menyebut cadangan batu bara yang diperkirakan ada 31,9 juta metrik di Sumatra dan Kalimantan. Dengan demikian cadangan energi nonnuklir di Jawa bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

Tapi Habibie di depan Komisi X DPR mengatakan bahwa Jawa hanya memiliki potensi geothermal, hydropower, batu bara dan gas yang kecil. Karenanya Habibie menekankan pentingnya energi nuklir untuk memenuhi tuntutan energi di Jawa.

Sebagaimana proyek mercusuara Habibie lainnya, Presiden Soeharto memberikan dukungan. Hal ini terlihat dari pernyatannya dalam beberapa kesempatan. Misalnya, pada peresmian Instalasi Radiometalurgi serta Instalasi Keselamatan dan Keteknikan Reaktor di Puspiptek Serpong, 12 Desember 1990, Soeharto mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan sekitar 25 tahun mendatang, pengerahan semua sumber daya seperti air, panas bumi, gas alam, dan batu bara tak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Karena itu kita perlu memikirkan untuk membangun pusat listrik tenaga nuklir.

Pemerintah tampaknya benar-benar serius untuk membangun PLTN. Untuk menunjukkan keseriusannya, BATAN bukan hanya melakukan studi tapak dan studi kelayakan PLTN di Muria tapi juga berupaya merangkul tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Bupati Jepara kemudian membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemasyarakatan PLTN pada Mei 1992.

Rencana pemerintah mendapat perlawanan dari jejaring LSM antinuklir. Di Muria, bersama jaringan LSM lokal dan nasional, GIAT menyebarkan poster, leaflet atau memutar film tentang bencana PLTN Chernobyl. Begitu pula MANI Jateng.

“Kita pakai isu primordial, kewilayahan. Ini lho wilayahmu bahaya kalau kena nuklir, kalau kamu enggak bergerak. Jadi mahasiswa asal Pati, Kudus, Jepara, pasti mereka tergerak,” kenang Wahyu.

Pada 1994 hingga 1996, MANI bersama Walhi menggelar Dialog Energi Nasional. Mereka juga melakoni jajak pendapat yang mengklaim lebih dari 77,7 persen masyarakat menolak PLTN. Rekomendasinya: keputusan akhir proyek PLTN mestilah di tangan rakyat. Jika dirasa kurang sahih, diperlukan referendum ketimbang keputusan sepihak pemerintah.

“Itu sebenarnya strategi kami, bagaimana menyosialisasikan dan memberi informasi yang seimbang. Karena waktu itu ada simetris informasi yang dilakukan BATAN masif sekali. Mereka sampai punya kantor di situ, ngumpulin kepala desa, camat, secara reguler. Mereka juga aktif bikin seminar di kampus-kampus yang bisa mereka pengaruhi,” ujar Wahyu.

Pemerintah bergeming. Bahkan memasukkan PLTN dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI 1994/1995-1998/99 atau Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II. Pemerintah juga membuat Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (RUUK) dan menyampaikannya kepada DPR pada Januari 1996 guna mendapat persetujuan. 

Agar agenda itu berjalan lancer, sejumlah aktivis diintimidasi dan diancam. Dari melarang seminar hingga penangkapan. Wahyu Susilo ingat peristiwa yang paling membekas saat melakukan aksi di Pantai Kartini pada April 1996.

“Itu berbarengan dengan kematian Bu Tien (Soeharto). Teman-teman kita di Solo, Semarang, Salatiga, dan Jepara ditangkap. Mayoritas yang ikut aksi di Pantai Kartini,” ujar adik aktivis Wiji Thukul tersebut. Seingat Wahyu, para aktivis itu dibebaskan berkat advokasi pendiri LBH, Adnan Buyung Nasution. 

Wahyu sendiri tak ditangkap. Sekretariatnya di Solo sekadar disatroni aparat dan diperingatkan agar tak berbuat macam-macam lagi. “Apalagi di Solo kan jenazah (Tien Soeharto) akan datang.”

Di Jakarta, pembahasan RUUK terus berlangsung. Dalam bayang-bayang unjuk rasa, RUUK akhirnya disahkan menjadi UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dalam Sidang Paripurna DPR pada April 1997. 

UU itu membolehkan pembangunan, pengoperasian dan penghentian operasi (dekomisioning) reaktor nuklir untuk tujuan komersial, yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, badan swasta, atau koperasi. Pembangunan PLTN ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR.

Namun, rencana pembangunan PLTN meredup seiring krisis ekonomi dan jatuhnya rezim Soeharto.

‍

Diselamatkan Pemilu

Terhentinya rencana pembangunan PLTN hanya berlaku sementara. Setelah krisis ekonomi berlalu, BATAN menghidupkan kembali impiannya. 

Menurut Sulfikar Amir dalam “Nuclear revival in Post-Suharto Indonesia”, Asian Survey, 50 (2), 2010, rencana pembangunan PLTN hidup kembali menyusul kunjungan Direktur Jenderal IAEA Mohamed ElBaradei ke Indonesia pada Desember 1999. 

ElBaradei membujuk Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka kemungkinan pengenalan energi nuklir sebagai sumber alternatif di masa depan. Dia juga berjanji bahwa IAEA akan memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk studi semua sumber daya potensial pembangkit listrik di Indonesia. 

Gus Dur memberi restu. Pada 2000 dibentuk Tim Nasional yang beranggotakan berbagai lembaga untuk mengkaji ulang ketersediaan berbagai sumber energi di Indonesia dan besarnya kebutuhan listrik sampai tahun 2025. Kajian dimulai setahun kemudian dan menghasilkan laporan bertajuk Comprehensive Assessment of Different Energy Sources for Electricity Generation in Indonesia (CADES).

Kajian itu menyimpulkan bahwa cadangan sumber energi, terutama bahan fosil, tidak dapat mencukupi kebutuhan listrik nasional hingga tahun 2025. Kekurangannya harus dibangkitkan dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) antara lain energi matahari, angin, panas bumi, air, biodiesel, dan tenaga nuklir. Laporan CADES juga secara eksplisit menekankan tenaga nuklir sebagai pilihan pembangkit listrik yang kompetitif untuk Indonesia. Jadi, “keputusan untuk bergerak maju dengan tenaga nuklir perlu segera diambil”.

Laporan CADES disampaikan kepada Presiden Megawati Sukarnoputri. Pada Mei 2004, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menandatangani keputusan mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN). 

Purnomo tetap menduduki posisinya di masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Untuk mengimplementasikan KEN, SBY mengeluarkan Perpres No. 5 tahun 2006. Energi nuklir masuk ke dalam target lima persen EBT bersama biomassa, tenaga surya, tenaga air, dan angin yang akan diwujudkan pada 2025.

Kendati porsinya kecil, kata Sulfikar, “ini adalah kali pertama tenaga nuklir dimasukkan dalam skenario energi nasional, yang memberi lebih dari cukup dorongan bagi BATAN mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan.”

Menindaklanjuti KEN, BATAN menyusun road map program PLTN. Penetapan kepemilikan dan tender konstruksi dijadwalkan antara 2005 dan 2010. Pembangunan reaktor pertama ditargetkan mulai tahun 2010 dan yang kedua tahun berikutnya. Pada 2016, reaktor pertama diproyeksikan beroperasi secara komersial, dan yang kedua pada 2017. Pembangunan reaktor ketiga dimulai tahun 2018 dan yang keempat setahun kemudian. Keduanya mulai beroperasi secara komersial sekitar 2025. Pada saat itu, PLTN Muria akan menghasilkan hingga 4.000 MW.

Pemerintah memberi lampu hijau. Pada 2006, calon tapak PLTN ditetapkan di Ujung Lemahabang Desa Balong Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Alokasi anggaran untuk melakukan persiapan dan sosialisasi PLTN disepakati oleh DPR sebagai pos anggaran APBN. Persiapan ini kemudian diikuti oleh pembentukan berbagai tim antardepartemen.

Pembangunan PLTN masuk dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. UU ini mengamanatkan “mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat.” PLTN ditargetkan mulai beroperasi selambat-lambatnya tahun 2019. 

Presiden SBY secara tersirat mendukung proses tersebut. Pada 4 Juli 2007, dia melakukan kunjungan ke reaktor BATAN di Serpong. Dalam pidatonya, dia menyampaikan pentingnya penelitian nuklir untuk memecahkan masalah krisis energi, produksi pangan, hingga pemanasan global. 

“Pengembangan nuklir yang kita pilih adalah untuk tujuan damai, tujuan kemanusiaan dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar SBY.

Sesuai roadmap BATAN, pada 2008 pemerintah mengundang kontraktor asing untuk mengajukan tender pembangunan PLTN Muria. Sejalan dengan proses perencanaan, PLN menandatangani kontrak dengan Korea Electric Power Corporation (KEPCO) untuk melakukan studi terperinci tentang lokasi, peraturan, keselamatan, dampak lingkungan, dan biaya pembangunan PLTN Muria. 

Ketika PLTN tampaknya sudah di depan mata, muncul protes dan penolakan di Jakarta, Kudus, Jepara, dan sejumlah daerah. Organisasi antinuklir seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, dan Masyarakat Rekso Bumi (MAREM) aktif mengkampanyekan bahaya nuklir dan mengorganisir demonstrasi untuk menolak rencana pemerintah membangun empat reaktor nuklir di Semenanjung Muria.

Penolakan paling menohok disampaikan para kiai NU. Melalui forum Bahtsul Masail yang digelar PCNU Jepara bersama Pengurus Wilayah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PW LBM NU) Jawa Tengah pada September 2007, para kiai membahas hukum fikih PLTN. Keputusan yang dicapai: fatwa haram bagi PLTN dengan alasan lebih banyak bahaya ketimbang manfaatnya.

Karena kuatnya penolakan publik, SBY menunda pembangunan PLTN. Penundaan juga dilakukan demi mengamankan suara dalam pemilihan presiden 2009. Kendati menang dan tetap berkuasa, SBY enggan melanjutkan proyek nuklir Muria.

IAEA sendiri menyatakan bahwa Indonesia sudah siap dan memenuhi syarat untuk membangun PLTN. Tinggal satu syarat lagi yang belum dipenuhi: keputusan politik dari pemerintah Indonesia. Namun sampai pemerintahan SBY berakhir, keputusan politik tersebut tak pernah ada.

BATAN tak punya pilihan selain menunda pembangunan PLTN Muria. 

<div class="video-content"><video class="lazy entered loaded" controls="" controlsList="nodownload" data-src="https://d220hvstrn183r.cloudfront.net/premium/pltn/Lapsus-Nuklir1.mp4" width="100%" data-ll-status="loaded" src="https://d220hvstrn183r.cloudfront.net/premium/pltn/Lapsus-Nuklir1.mp4"></video></div>

‍

Mencari Tapak Lain

Sambil menunggu situasi yang menguntungkan, BATAN mencari daerah lain yang cocok dengan hambatan yang lebih kecil. Pada medio 2011-2013, BATAN bekerja sama dengan PLN melakukan studi kelayakan di Provinsi Bangka Belitung. Dari studi itu didapatkan daerah Bangka Barat bisa dibangun PLTN berkapasitas 6 ribu megawatt elektrik dan Bangka Selatan 4 ribu megawatt elektrik. 

Mengetahui hal itu, para aktivis antinuklir kembali bersuara. Bencana PLTN Fukushima di Jepang pada 2011 memperkuat sikap penolakan. 

Terkait keamanan, BATAN mengklaim sudah punya instalasi PRTF (power ramp test facility) di Gedung 80, Kawasan Puspiptek Serpong, untuk mengantisipasi kebocoran radioaktif. Instalasi PRTF dan reaktornya mampu mensimulasikan kecelakaan serupa PLTN Three Mile Island di AS (1979), Chernobyl di Rusia (1968), dan Fukushima di Jepang (2011).

“Kita bisa mensimulasikan kecelakaan pengujian bahan bakar seperti di Chernobyl. Kita masukkan pin-pin bahan bakar ke instalasi PRTF, dan kita uji seperti Chernobyl, ia bisa bergerak mendekat sendiri menurunkan fluks neutronnya. Kemudian kita juga sudah bisa simulasi kehilangan pendingin seperti di Fukushima,” kata Muhammad Subekti.

Pada April 2011, di Rumah Pengaduan Kebohongan Publik Maarif Institute Jakarta, aktivis Greenpeace Asia Tenggara Bersama Walhi, Institute for Essential Service Reform, Masyarakat Rekso Bumi (Marem), dan beberapa ahli nuklir menyampaikan sebelas poin sesat pikir dan kebohongan publik seputar PLTN.

Dalam paparan itu, mereka menampik alasan BATAN mengenai ancaman krisis energi di masa depan, kedaulatan dan ketahanan energi nasional, kesiapan BATAN, PLTN sebagai solusi energi bersih, paling efisien dan ekonomis, dan teknologinya yang makin aman. 

Kesimpulannya, pemerintah sudah seharusnya membuang jauh-jauh rencana untuk membangun PLTN di negeri cincin api yang rawan bencana ini demi keselamatan rakyat Indonesia. 

BATAN belum mau patah arang. Studi kelayakan terbaru dilakukan di Kalimantan Barat, kerjasama BATAN dengan Pemprov Kalbar dan perguruan tinggi di sana. Studi ini masuk ke dalam program prioritas riset nasional, dimulai dari 2020 dan akan berakhir di 2024. 

Kendati belum ada penunjukan soal tapak PLTN, Kalimantan menjadi kandidat kuat. Selain penerimaan masyarakat dan dukungan dari pemerintah setempat, wilayah Kalimantan relatif stabil dan bebas gempa. Selain itu Kalimantan memiliki potensi uranium, inti bahan bakar reaktor nuklir. Memang hanya potensi, bukan cadangan yang siap dieksploitasi.

“Kalau ditanya, saya berposisi seperti orang Bangladesh yang sisi ekonominya lebih rendah dari kita tapi berani punya PLTN. Kenapa kita menggantungkan pada uranium kita yang masih perlu kita eksploitasi lebih lanjut. Bangun saja PLTN, beli (uranium) dari impor,” ujar Djarot.

Menurut Djarot, soal bahan baku tak perlu alergi untuk impor. Toh, harganya stabil. Investasi awal PLTN yang lebih mahal empat kali lipat dibandingkan PLTU juga tak usah dirisaukan.

“Kelebihannya PLTN bisa hidup sampai 60 tahun. Mungkin kalau PLTU 25 tahun. Jadi ada kompensasi, mahal tapi usianya bisa panjang. Harga listriknya kompetitif. Batubara (PLTU) mungkin USD3 sen/KWH, kalau hitungan kami di BATAN untuk PLTN USD7 sen/KWH,” ujar Djarot.

‍

Nol Emisi Karbon

Saat ini nuklir sebagai salah satu EBT masih masuk dalam rencana program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terlebih pemerintah punya komitmen net zero emission (NZE) atau bebas karbon paling lambat pada 2060 sesuai dengan Paris Climate Agreement 2015.

“Kebutuhan PLTN mau tidak mau tidak bisa terhindar,” tandas Muhammad Subekti, direktur Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (PFK) ORTN-BRIN.

Menukil laporan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada Januari 2022, hingga kurun setahun pada 2021 total pasokan listrik nasional mencapai 73.736 MW, baik untuk kebutuhan permukiman maupun industri. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih mendominasi sebanyak 50 persen, disusul Pembangkut Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebesar 17 persen. Sedangkan pembangkit listrik dari EBT, baik tenaga surya, biomassa dan geothermal (panas bumi) masih 3,2 persen. 

Dalam roadmap ESDM, pemerintah masih memprioritaskan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada 2030, disusul Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan energi geothermal pada 2035, untuk menggantikan PLTU. Baru pada 2045 giliran PLTN.

Menurut Djarot, pengganti PLTU yang bisa menghasilkan energi secara terus-menerus dan cenderung realiable adalah PLTN. 

“Kalau (tenaga) surya atau angin bergantung pada situasi, musim dan cuaca, kecuali teknologi storage baterainya sudah canggih. PLTA atau geothermal? Dua ini kan susah. Lokasinya mungkin di tempat-tempat terpencil dan tertentu saja. Apakah itu reliable (andal) atau tidak untuk industri kita?” ujar Djarot.

Pernyataan Djarot sejalan dengan kajian Universitas Sebelas Maret bekerjasama dengan PT Thorcon Power Indonesia, perusahaan asal Amerika yang tertarik pengembangan PLTN di Indonesia.  Pada September 2021, mereka merilis “Kajian Akademik Nuklir Sebagai Solusi dari Energi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Mengejar Indonesia Sejahtera dan Rendah Karbon pada Tahun 2050”.

Seperti disimpulkan dalam ringkasan eksekutif, jika semua potensi energi di Indonesia dapat diekstrak menjadi listrik, masih sangat sulit memenuhi target 35 GW yang dicanangkan Presiden Jokowi. Maka, transisi energi dengan energi nuklir merupakan solusi untuk menggantikan energi fosil.

Kajian itu juga menjawab isu-isu terkait energi nuklir seperti isu kecelakaan, lingkungan hidup, limbah, dan bahaya radiasi. Dibandingkan energi lain, PLTN lebih baik. Sementara isu mengenai nuklir adalah sunset teknologi atau teknologi usang dan mulai ditinggalkan adalah tidak benar. Meski sempat menurun setelah tragedi Fukushima, pembangunan PLTN tetap bertambah setelah tahun 2013. Pembangunan PLTN di dunia tumbuh di 2,3% per tahun. 

Menurut kajian itu, PLTN generasi IV tipe Small Medium Reactor (SMR) dapat berpotensi menjadi energi transisi di Indonesia. “Pembahasan tentang PLTN selama 4 dekade semestinya segera direalisasi karena PLTN memang sangat diperlukan untuk mendukung energi nasional.”

Pendapat berbeda disampaikan beberapa kalangan. Dalam webinar “Dinamika Perkembangan PLTN Pasca Kecelakaan Fukushima”, Tatsujiro Suzuki, profesor di Research Center for Nuclear Weapons Abolition di Nagasaki University yang juga pernah menjabat sebagai Japan Atomic Energy Commission (JAEC) (2010-2014) mengemukakan bahwa kecelakaan PLTN Fukushima telah mengubah sektor energi Jepang. 

Sebelum tragedi Fukushima, terdapat 54 unit PLTN yang beroperasi. Jumlah ini jauh berkurang menjadi 10 unit pada 2021. Akibat kecelakaan tersebut, investasi terhadap keamanan dan biaya kecelakaan PLTN juga meningkat sehingga membuat biaya PLTN tidak lagi menjadi yang termurah di Jepang. Suzuki menekankan, PLTN ibarat obat keras yang memiliki efek samping kuat, yang sebaiknya jangan diminum jika tak diperlukan.  

Sementara M.V. Ramana, Professor dan Director of Liu Institute for Global Issues dari University of British Columbia menyebut era emas PLTN sudah lewat, sekitar tiga dekade lalu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya biaya pembuatan reaktor terlalu mahal dibandingkan harga tenaga surya dan angin yang terus menurun. 

Menurut Wahyu Susilo, untuk mengejar komitmen NZE, pemerintah bisa memaksimalkan EBT lain. Di antaranya tenaga surya, gelombang air (laut), angin, biomassa, hingga geothermal. “Oke nuklir memang bisa jadi pilihan sekarang tapi jangan jadi pilihan pertama ketika energi-energi lain belum dimaksimalkan karena (nuklir) tingkat risikonya punya dampak besar,” ujarnya.

Tingkat risiko itu kian bertambah jika tidak dibarengi mitigasi yang baik. Wahyu mencontohkan insiden blackout Jawa-Bali pada Agustus 2019. 

“Ketika blackout dua hari itu saja kita enggak punya mitigasi yang bagus. Apalagi kalau nuklir? Keraguan saya di situ,” tandas Wahyu. 

Akankah PLTN dibangun di Indonesia? *

‍