Pilihan Pelik Politik Republik

PERINGATAN 40 tahun Hari Kebangkitan Nasional kali pertama digelar pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan, Yogyakarta. Presiden Sukarno berpidato soal Kebangkitan Nasional. Informasi pidatonya tidak ada yang lengkap, hanya “Inti Pidato Bung Karno” yang disimpulkan para pendengar serta media massa yang hadir dalam peristiwa penting ini.

Sukarno menyatakan bahwa meskipun kita sudah merdeka, tetapi bahaya tetap mengancam Republik dari segala penjuru. “Tetapi kita tidak perlu khawatir, akhirnya insya Allah kitalah yang menang, asal kita memenuhi beberapa syarat yang perlu untuk kemenangan itu… yaitu menyusun machtspolitik, yakni kekuatan massa untuk mendukung perjuangan politik; dan menggalang persatuan nasional,” kata Sukarno, sebagaimana dimuat dalam Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan: Kenang-kenangan Ki Hadjar Dewantara.

Menurut sejarawan Hilmar Farid, penentuan Hari Kebangkitan Nasional terkait dengan politik historiografi atau politik penulisan sejarah dari pemerintah, bukan sejarah itu sendiri. Pemerintah memerlukan sebuah organisasi yang mewakili kepentingan nasional karena saat itu terjadi krisis politik internal yang sangat serius, ditambah lagi agresi militer Belanda. Selain itu, ada kebutuhan untuk memberi legitimasi historis pada perjuangan melawan kolonialisme dengan menelusuri asal-usul atau akar perjuangan tersebut.

“Kelompok-kelompok politik dominan pada masa itu semuanya pegang senjata punya tafsirnya sendiri-sendiri kemana arah Republik harus dibawa. Sehingga muncul persoalan yang sangat serius,” kata Hilmar.

Pemerintahan pun berpikir harus mencari unsur pemersatu sehingga orang tidak mencari relnya sendiri-sendiri. Pemilihan Boedi Oetomo sebagai unsur pemersatu harus dipahami secara politik dan simbolik, bukan secara akademik tentang makna dari organisasi itu.

“Boedi Oetomo dipilih karena ia organisasi yang paling moderat, nasionalis, jalan tengah, dan yang paling penting tidak berhasil secara politik,” kata Hilmar. “Karena kalau berhasil secara politik, orang akan melacak asal-usul dirinya kepada organisasi ini; kalau ini tidak bisa."

Republik dalam Bahaya

Pasca proklamasi kemerdekaan, Republik yang masih belia dalam keadaan bahaya. Belanda dengan membonceng Sekutu kembali mendirikan pemerintahannya dan melancarkan agresi militer pertama pada 1947. Banyak wilayah Indonesia didudukinya, termasuk ibukota Jakarta sehingga pemerintahan hijrah ke Yogyakarta. Belanda juga mensponsori pembentukan negara-negara boneka untuk melawan legitimasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam keadaan menghadapi kembali kolonialisme Belanda, pemerintah juga dirongrong oleh oposisi yang digalang mantan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR), gabungan partai dan organisasi sayap kiri: Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia, Pesindo, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Barisan Tani Indonesia.

Menurut sejarawan Rushdy Hoesein, FDR melakukan provokasi di mana-mana dan Amir sendiri menyatakan amat menyesal menandatangani Perjanjian Renville, yang membuatnya jatuh sebagai perdana menteri. Selain itu, FDR menggerakkan pemogokan-pemogokan buruh seperti di pabrik karung goni Delanggu, Klaten, Jawa Tengah pada awal Mei 1948. Gerakan ini memancing reaksi dari partai lawan seperti Masyumi, sehingga timbul konflik fisik.

Keadaan ekonomi amat kacau. Jawa Tengah yang padat penduduk kekurangan beras, antara lain akibat blokade Belanda. Ini ditambah kedatangan kaum pengungsi, termasuk pasukan hijrah sekira 35.000 yang berdatangan ke daerah Republik –akibat Perjanjian Renville secara de facto wilayah Indonesia hanya sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Uang dicetak tanpa perhitungan sehingga timbul inflasi hebat. Sementara negara-negara federal bermunculan dan mereka secara politik semakin kuat karena didukung Belanda.

“Dalam keadaan Republik yang krusial itu, sebuah simbol baru persatuan sangat dibutuhkan,” tulis sejarawan Taufik Abdullah dalam “May 2008 and One Hundred Years Ago: History, Myth, and Consciousness,” jurnal Masyarakat Indonesia, No. 2, 2008.

Masalahnya bukan pada apakah Boedi Oetomo kebangkitan priayi Jawa atau kebangkitan Indonesia, tapi ide kebangkitan itu sendiri.

Untuk itu, kata Rushdy, Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan kepada Sukarno-Hatta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ali Sastroamidjojo agar memperingati peristiwa berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional (saat itu istilahnya Hari Kebangunan Nasional) yang ke-40.

Namun, menurut Ki Hadjar Dewantara dalam Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan, inisiatif itu datang dari Sukarno. “Hari itu (20 Mei 1908) menurut beliau adalah hari yang patut dianggap hari mulia oleh bangsa Indonesia, karena pada hari itu perhimpunan kebangsaan yang pertama, yaitu Boedi Oetomo, didirikan dengan maksud menyatukan rakyat, yang dulu masih terpecah belah, agara dapat mewujudkan suatu bangsa yang besar dan kuat,” tulis Ki Hadjar.

Sukarno kemudian menugaskan Mr. Asaat, ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai perwakilan golongan dan partai. Hasilnya tersusun panitia pusat yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara dengan anggota: Tjugito (tokoh PKI mewakili FDR), A.M. Sangadji (Masyumi), Sabilal Rasjad (Partai Nasional Indonesia), Ny. A. Hilal (Kongres Wanita Indonesia), Tatang Mahmud (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia), dan H. Benyamin (Gerakan Pemuda Islam Indonesia).

Melihat komposisi kepanitiaan tersebut, menurut Rusdhy, penyelenggara acara Hari Kebangkitan Nasional lebih dimotori masyarakat ketimbang pihak pemerintah. Ini terlihat di mana penyelenggaraan lebih banyak dipimpin oleh pihak KNIP yang ketuanya Mr. Asaat, dan sebagai ketua panitia penyelenggara bukan pejabat pemerintah tapi tokoh masyarakat yaitu Ki Hadjar Dewantara, pimpinan Taman Siswa. Para anggotanya juga bukan menteri atau eselon di bawahnya, tapi tokoh masyarakat dari berbagai kekuatan sosial politik.

Perayaan Hari Kebangkitan Nasional berhasil diselenggarakan dan menghasilkan “Dokumen Kesatuan Nasional,” yang ditandatangani partai-partai politik, serikat buruh dan tani, organisasi pemuda, dan golongan masyarakat baik yang berdasarkan keagamaan, kebudayaan, keguruan, kewanitaan, perekonomian, kepanduan, persuratkabaran, kesenian, dan sebagainya. Dokumen tersebut “menetapkan hari 20 Mei 1908 ini sebagai saat permulaan menggalang kesatuan sikap program dan tindakan.”

Gugatan

Belakangan sejumlah kalangan menggugat penetapan Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Taufik Abdullah menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah sebuah mitos yang dengan sengaja diciptakan. Penetapan kelahiran sebuah organisasi modern, Boedi Oetomo, yang kemudian ketika jatuh di bawah pimpinan para priayi birokrat menjadi partai yang konservatif, adalah suatu jawaban yang imajinatif terhadap panggilan zaman.

“Perayaan Hari Kebangkitan Nasional adalah kasus ketika mitos dibangun dengan kreatif ditanamkan dalam kesadaran bangsa,” tulis Taufik.

Namun, menurut Rusdhy, biar bagaimanapun juga peristiwa didirikannya Boedi Oetomo oleh  sejumlah mahasiswa kedokteran Stovia pada 20 Mei 1908 merupakan peristiwa penting perjuangan kebangsaan, masa depan Indonesia dan secara tersamar “kemerdekaan Indonesia”. Tanpa mempersoalkan berlanjutnya organisasi Boedi Oetomo yang kemudian melangsungkan kongresnya yang pertama tanggal 3–5 Oktober 1908 di Yogyakarta, di mana nyata-nyata organisasi ini berbelok menjadi organisasi dengan kepentingan lain. “Ternyata Boedi Oetomo 20 Mei 1908 punya hubungan benang merah dengan peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,” kata Rushdy.

Memang, menurut Taufik, “salah satu yang dapat dibayangkan dari perayaan Hari Kebangkitan Nasional adalah para pemimpin Republik ingin mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan telah benar-benar dimulai empat puluh tahun yang lalu.”

Bagi Hilmar, masalahnya bukan pada apakah Boedi Oetomo itu kebangkitan priayi Jawa atau kebangkitan Indonesia, tapi ide kebangkitan itu sendiri. Selama ini kita diajar seolah ada tanggal persis yang menandai “kebangkitan”, padahal pergerakan nasional itu adalah sebuah proses.

“Saya setuju bahwa Boedi Oetomo bukanlah induk dari segala pergerakan politik di Indonesia. Ada banyak gerakan lain yang penting dan lebih dulu muncul dengan akar dan perkembangan yang berbeda,” kata Hilmar. “Tapi di pihak lain kita tidak mungkin mengabaikan peran Boedi Oetomo sebagai salah satu pelopor organisasi modern di Indonesia.”*

Majalah Historia No. 20 Tahun II 2014