Tak Ada Rumah Memanggil Pulang

SEBUAH perahu tak bermesin terombang-ambing di perairan Aceh akhir Februari 2013. Menyangka perahu itu kosong, Jamaludin, seorang nelayan, menghampiri. Sontak dia kaget ketika menjumpai ratusan orang Rohingya, tua-muda, lelaki-perempuan, berada di dalam perahu. Bersama teman-temannya, dia menarik perahu itu ke Kuala Idi.

Peristiwa di Aceh bukanlah yang pertama. Beberapa tahun terakhir, wilayah perairan Indonesia kerap menjadi tempat berlabuh orang-orang Rohingya, kelompok manusia yang disebut “kaum paling terlupakan di dunia” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Burma (Myanmar), negara yang orang-orang ini diami turun-temurun, mereka bukan hanya tak diakui sebagai warga negara, tapi juga mengalami penganiayaan dan pengusiran. Tak sedikit yang kehilangan nyawa. Beberapa di antaranya terpaksa melanglang buana ke negara-negara terdekat dengan perahu-perahu seadanya sehingga kerap disebut sebagai “manusia perahu”. Namun, tak satu pun negara yang memberikan suaka.

Banyak yang meyakini orang-orang Rohingya adalah suku bangsa asli di Arakan (sekarang wilayah Burma, sering juga disebut Rakhine). Tapi tak sedikit pula yang menyangkalnya. Identitas orang-orang Rohingya inilah yang jadi pangkal persoalan.

Orang yang mula-mula memperkenalkan istilah Rohingya kepada dunia adalah sejarawan Inggris, Francis Buchanan-Hamilton. Dalam laporan berjudul A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire, terbit pada 1799, Buchanan-Hamilton mengatakan: “Saya akan menambahkan tiga bahasa lagi yang digunakan di imperium Burma yang tampaknya berasal dari bahasa etnis Hindu. Bahasa pertama digunakan oleh umat Islam, yang sudah lama tinggal di Arakan, dan yang menyebut diri mereka Rooinga, atau suku asli Arakan.”

Istilah “Rooinga” kemudian berubah jadi Rohingya.

Namun, para sejarawan Burma membantahnya. Salah satunya Aye Chan, sejarawan dari Universitas Kanda. Dia bahkan dengan lantang berkata, pengakuan orang-orang Rohingya sebagai masyarakat asli Burma adalah kesalahan. Menurutnya, istilah Rohingya baru dikenal dalam sejarah setelah era kemerdekaan.

“Istilah ‘Rohingya’ mulai digunakan pada 1950-an oleh orang-orang terdidik Bengali yang menempati wilayah perbatasan Mayu dan tak dapat ditemukan dalam sumber sejarah manapun sebelumnya,” tulis Chan dalam sebuah buletin yang diterbitkan universitasnya pada 2005.

Sekalipun para ahli enggan mengakui keberadaannya, faktanya istilah Rohingya kini dipakai untuk menyebut orang-orang muslim di Burma yang mengalami pengusiran.

Penghuni Tanah Arakan

Cikal-bakal kelompok Rohingya terlacak pada awal abad ke-15. Pada 1404, pasukan dari Ava, ibu kota kerajaan Burma kala itu, menyerang kerajaan Arakan yang membuat Raja Narameikhla mengungsi ke negeri Bengali (kini Bangladesh). Dua puluh empat tahun kemudian, bersama bala bantuan dari sultan Bengali, dia kembali untuk merebut Arakan.

Menurut Wilhelm Klein dalam Burma The Golden, selama di Bengali, Narameikhla belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, dan Islam di kota Gaur. Ketika kembali menjadi penguasa Arakan, pengaruh Islam yang didapatkannya di pengasingan begitu terasa. Dia mengubah namanya menjadi Solaiman Shah. Dia juga membangun masjid, mendirikan pengadilan yang memadukan budaya Buddha dan Islam, serta mendirikan sebuah kota bernama Mrauk U yang akan menjadi kota terpenting di wilayah itu. Pengaruh Islam tetap bersemayam dalam diri setiap penguasa Arakan, kendati Arakan tetaplah kerajaan Buddha yang merdeka.

Pada 1784, Bodawpaya, raja Burma dari Dinasti Konbaung, mengerahkan tentara untuk menginvasi wilayah Arakan. Ribuan orang tewas dan ditawan. “Setidaknya 20.000 tawanan termasuk simpatisan muslim, seniman, dan ilmuwan digelandang menuju pusat Burma melintasi bukit Arakan. Ratusan di antaranya tewas selama di perjalanan,” tulis sejarawan Inggris G. E. Harvey dalam Outline of Burmese History.

Pemerintahan Arakan jatuh. Dimulailah perseteruan antara etnis Burma dan orang-orang Arakan, terutama penganut Islam, yang berlarut-larut hingga kini. Kekuasaan Inggris, yang menginvasi Burma dalam apa yang dikenal sebagai Perang Anglo-Burma I pada 1823, tak menyurutkan perseteruan itu.

Selama memerintah Arakan, Inggris mendatangkan orang-orang muslim yang sebelumnya terusir ke Chittagong, Bengali, karena membutuhkan tenaga kerja di lahan-lahan pertanian serta membangun infrastruktur.

Kebijakan ini, menurut Apipudin, dosen sejarah Universitas Indonesia, menyemai bibit-bibit kecemburuan pada orang-orang asli Burma. “Tapi kecemburuan yang tumbuh menjadi kebencian itu dibiarkan, kalau tidak bisa dikatakan didukung, oleh pemerintah rezim militer. Sering kali setiap kali terjadi pengusiran, perampasan harta benda, pembakaran, maupun pembantaian, pemerintah tak pernah menindak kelompok yang menyerang,” ujarnya.

Pemerintah Burma akan memperoleh keuntungan politis dan ekonomis jika mengakui muslim Rohingya sebagai warga negara.

Pada 1942, Jepang menginvasi Burma. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi penganut Buddha di Arakan. Terjadilah kerusuhan yang menewaskan sekitar 100.000 muslim dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengali. Di bawah kekuasaaan Jepang, umat Buddha menjadi mayoritas di Arakan. Kerusuhan ini membagi wilayah Arakan menjadi dua bagian: selatan dihuni penganut Buddha, utara dihuni orang-orang muslim Rohingya.

Inggris, yang terdesak ke Arakan utara, menjalin hubungan dengan orang-orang Rohingya. Ketika Inggris menyusun rencana perang gerilya dengan sandi “V Force” pada April 1943, dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, orang-orang Rohingya ikut dilatih sebagai calon tentara. Tentara Arakan yang tergabung dalam “V Force” berperan penting dalam upaya Inggris merebut kembali Arakan pada 1945.

Merasa andil dalam memenangkan Inggris, orang-orang Rohingya menuntut imbalan berupa kemerdekaan di sebuah wilayah bernama Maungdaw di Arakan. Permintaan ini dikabulkan. Para pengungsi Rohingya, yang terusir ke Bengali dalam kerusuhan tahun 1942, akhirnya kembali ke kampungnya. Untuk mengamankan kekuasaan, mereka tak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada orang-orang Buddha; suatu keadaan yang memperdalam sentimen kebencian.

Sebagai hasil dari Konferensi London, kekuasaan Inggris akhirnya diserahkan kepada Burma pada 4 Januari 1948. Tanggal ini kemudian dijadikan hari kemerdekaan Burma.

Sayangnya, pascakemerdekaan, keberadaan orang-orang Rohingya justru tak diakui. Dalam draf konstitusi Burma yang baru disusun, mereka tak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Konsekuensinya, mereka tak berhak mendapatkan hak-hak minoritas seperti kuota di parlemen dan perlindungan hukum.

Perlakuan ini memicu kembali perlawanan orang-orang Rohingya. Banyak di antara mereka bergabung dalam gerakan Mujahidin yang dipimpin Jafar Kawal. Gerakan ini ditandingi Burma Teritorial Force (BTF) yang dibentuk Jenderal Ne Win. Ribuan muslim dan rumah mereka dimusnahkan pasukan Jenderal Ne Win.

Salah satu keberhasilan gerakan Mujahidin adalah memaksa pemerintah Burma memberikan distrik otonom yang terdiri dari Maungdaw, Rathedaung, dan Buthidaung pada 1950. Wilayah ini nantinya dikenal sebagai Mayu Frontier.

Kian Tersingkir

Rohingya mengalami keadaan lebih baik semasa U Ba Swe menjabat Menteri Pertahanan pada 1959. U Ba Swe mengakui orang-orang Rohingya sama seperti ras-ras lainnya di Burma sehingga memiliki hak setara. Orang-orang Rohingya pun bisa ikut pemilihan umum pada 1960. Pemerintah bahkan membentuk Mayu Frontier Administration (MFA). Burma Broadcasting Service (BBS), stasiun radio milik pemerintah, juga mulai menyiarkan berita-berita berbahasa Rohingya dalam acara bertajuk Rohingya Language Program.

Namun, nasib baik orang-orang Rohingya tak berlangsung lama. Pada 1962, Jenderal Ne Win mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Seketika Burma pun berubah menjadi pemerintahan junta militer. Program-program yang berpihak kepada orang-orang Rohingya seperti MFA dihapus.

Setelah nasionalisasi ekonomi besar-besaran oleh pemerintahan Dewan Revolusioner Ne Win pada 1963, orang-orang Rohingya melintas ke Bengali. Pemberontak Mujahidin membubarkan diri, namun segera muncul gerakan baru bernama Rohingya Independence Force (RIF) pada 26 Maret 1963. Setelah itu muncul Rohingya Independence Army, Rohingya Patriotic Front (RPF), dan Rohingya National Alliance (RNA) yang bertujuan menuntut pembentukan daerah otonom bagi muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma. Gerakan-gerakan tersebut memunculkan kesadaran baru bagi orang-orang Rohingya untuk memperjuangkan wilayah dengan pemerintahan sendiri. Namun, di sisi lain, ia meningkatkan tindakan represif dari junta militer.

Identitas Rohingya pelan-pelan dihapus. Arakan, nama wilayah yang selalu identik dengan orang-orang Rohingya, secara resmi diubah menjadi Rakhine pada 1974. Empat tahun kemudian, pemerintah menggelar operasi militer bernama Naga Min. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa kartu identitas penduduk. Semua yang tercatat sebagai Rohingya diusir. Terjadi pula pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya, yang mendorong 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Tak lama setelah operasi Naga Min, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Dalam undang-undang tersebut termaktub bahwa pemerintah hanya mengakui 135 kelompok warga negara yang disebut “national race”. Celakanya, Rohingya tak termasuk di dalamnya. “Rohingya adalah rakyat tanpa negara,” maklumat Jenderal Ne Win.

Sejak itulah orang-orang Rohingya tak memiliki status kewarganegaraan. Akses sekolah dan rumah sakit ditutup. Orang-orang Rohingya juga kembali mengalami pengusiran.

Simpul penting dalam kisah pengusiran orang-orang Rohingya adalah dibentuknya Nay-Sat Kut-Kwey Ye atau NaSaKa di Rakhine utara. NaSaKa terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara. Lembaga ini menjadi alat junta militer untuk mengusir orang-orang Rohingya. Segera saja gelombang pengungsi Rohingya membanjiri berbagai tempat: Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia. Di tempat baru mereka hanya mendapat izin tinggal sementara atau tempat pengungsian. Namun tak sedikit yang bersikap tak ramah.

Kritik dari komunitas internasional pun mendera pemerintah Burma. “Pemerintah Burma akan memperoleh keuntungan politis dan ekonomis jika mengakui muslim Rohingya sebagai warga negara. Secara politis, dunia internasional akan menilai pemerintah dan rakyat Burma sebagai masyarakat beradab dan mengakui hak asasi manusia,” tutur Apipudin.

Toh junta militer Burma bergeming. Bahkan Ye Myint Aung, konsul jenderal Burma di Hong Kong, menyebut orang-orang Rohingya “bukan orang Myanmar, bukan pula kelompok etnis Myanmar.” Dia juga menyebut orang-orang Rohingya sebagai orang-orang “sebodoh makhluk pemakan manusia.”

Hingga kini, perahu-perahu berisi orang-orang Rohingya terdampar di perairan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai persinggahan yang ramah. Namun, untuk mencapai kedua negara tersebut, para “manusia perahu” ini harus melintasi wilayah perairan Thailand, yang sering tak bersahabat. Polisi Thailand menembaki orang-orang Rohingya ketika perahu mereka memasuki perairan negara itu.

Orang-orang Rohingya selalu diusir, sementara tak ada rumah yang memanggil mereka untuk pulang.*

Majalah Historia No. 12 Tahun I 2013